MATARAM, samawarea.com (9 November 2026) – Angka anak tidak sekolah (ATS) di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperkirakan mencapai 70 ribu anak menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan konkret. Pemerintah Provinsi NTB berharap keberadaan Sekolah Rakyat mampu menjadi salah satu solusi untuk membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa upaya menekan angka anak tidak sekolah tidak cukup hanya melalui pembenahan data dan administrasi. Pemerintah harus memastikan kondisi riil di lapangan, termasuk keberadaan anak-anak yang benar-benar belum mendapatkan akses pendidikan.
Hal itu disampaikan Wagub yang akrab disapa Umi Dinda saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan ATS membutuhkan langkah nyata dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Anak-anak yang selama ini kehilangan kesempatan belajar harus mendapatkan jalan untuk kembali mengenyam pendidikan.
Sekolah Rakyat yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh pemerintah pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Umi Dinda mengingatkan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas pendidikan, tetapi juga kemampuan memastikan anak-anak mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Sebagian siswa sebelumnya tidak terbiasa dengan sistem pendidikan berasrama. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian khusus dari guru, tenaga pendamping, dan seluruh pihak terkait.
Pemerintah ingin memastikan anak-anak mampu membangun semangat belajar, meningkatkan kepercayaan diri, serta merasa nyaman menjalani pendidikan.
“Tidak mudah bagi anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Selain melalui Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat penanganan anak putus sekolah dan memperluas jangkauan layanan pendidikan.
Paramita Tampung 100 Siswa
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menjelaskan bahwa Sentra Paramita merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang memberikan rehabilitasi sosial bagi kelompok masyarakat rentan di NTB dan sejumlah daerah di Jawa Timur.
Saat ini, Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita menampung 100 siswa jenjang SMP.
Selain pendidikan, siswa juga memperoleh layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ungkap Arif.
Sentra Paramita juga menyediakan program kejar paket A, B, dan C bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun usia untuk masuk Sekolah Rakyat.
Program ini menjadi jembatan agar anak-anak tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Tak hanya pendidikan formal, tersedia pula pelatihan keterampilan menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil.
Arif berharap dukungan pemerintah daerah dan media dapat memperluas informasi mengenai layanan yang tersedia di Sentra Paramita. Sebab, masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial tetapi belum mengetahui akses dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
Dengan dukungan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak sekadar menjadi fasilitas pendidikan, melainkan juga instrumen untuk memutus rantai kemiskinan.
Namun, besarnya angka anak tidak sekolah di NTB menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi pintu masuk agar anak-anak yang selama ini terpinggirkan dari pendidikan tidak kehilangan kesempatan membangun masa depan. (SR)
