MATARAM, samawarea.com (18 Oktober 2026) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya memaksimalkan penerimaan daerah untuk memenuhi target pendapatan tahun anggaran 2026.
Hingga Oktober 2026, realisasi pendapatan daerah NTB tercatat sekitar Rp 4,195 triliun atau 73 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 sebesar Rp 5,683 triliun.
Meski masih terdapat selisih yang harus dikejar, Pemprov NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) optimis realisasi pendapatan dapat mendekati target hingga akhir tahun.
Sekretaris Bapenda NTB, M. Zuhudy Kadran, mengatakan pihaknya yakin penerimaan daerah masih berpeluang mencapai angka yang mendekati target yang telah ditetapkan.
“Jadi kami yakin, kami optimistis bahwa pendapatan ini bisa mendekati 100 persen,” kata Zuhudy kepada wartawan di Mataram.
Berdasarkan rincian penerimaan, pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan dengan realisasi mencapai Rp 1,3 triliun. Sementara retribusi daerah tercatat sebesar Rp 597 miliar.
Adapun pendapatan transfer mencapai Rp 2 triliun. Kemudian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYP) tercatat sebesar Rp 89 miliar.
Sumber penerimaan lainnya meliputi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (LLPAD) sebesar Rp 46 miliar serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LLPD) sebesar Rp 63 miliar.
Seluruh komponen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov NTB dalam mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan program dan kegiatan pembangunan.
Zuhudy menjelaskan, target pendapatan daerah NTB mengalami peningkatan dari APBD Murni 2026 sebesar Rp 5,622 triliun menjadi Rp 5,683 triliun dalam APBD Perubahan.
Dengan demikian, terdapat kenaikan target sekitar Rp 60 miliar yang harus diupayakan pemerintah daerah melalui berbagai sumber penerimaan.
Penyesuaian target tersebut turut dipengaruhi perubahan proyeksi sejumlah komponen pendapatan, termasuk pajak dan retribusi daerah.
Menurut Zuhudy, apabila dibandingkan dengan target APBD Murni, capaian pendapatan daerah sebenarnya masih sesuai dengan perencanaan. Namun, setelah target dinaikkan melalui APBD Perubahan, pemerintah daerah perlu mengejar tambahan penerimaan agar realisasi tetap mendekati sasaran.
Di tengah penyesuaian target tersebut, Bapenda NTB tetap optimistis dapat memaksimalkan penerimaan hingga penghujung 2026.
Zuhudy memperkirakan realisasi pendapatan daerah dapat mencapai sekitar 97 persen dari target APBD Perubahan pada akhir tahun.
Meski demikian, pencapaian tersebut tetap bergantung pada realisasi penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang telah diperhitungkan pemerintah.
Pemprov NTB pun dihadapkan pada upaya mengoptimalkan penerimaan yang tersisa agar target pendapatan daerah dapat tercapai semaksimal mungkin hingga penutupan tahun anggaran 2026. (SR)
