SUMBAWA BESAR, samawarea.com (10 April 2026) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan apresiasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Sumbawa. Hal ini disampaikan Ketua Pansus, , dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Pansus terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Rabu (8/4/2026) lalu.
Pansus menilai, berbagai permasalahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat mulai teratasi secara bertahap. Salah satunya adalah pelayanan pada loket pendaftaran yang kini telah bertransformasi melalui penerapan sistem digitalisasi, sehingga lebih tertib dan efisien.
Selain itu, kondisi ruang pelayanan yang sebelumnya dinilai kurang representatif kini telah mengalami perbaikan signifikan. Ruang rawat inap telah dilengkapi fasilitas pendingin ruangan (AC), serta instalasi air yang sebelumnya kerap menjadi kendala kini sudah jauh lebih memadai.
Pansus juga mencatat adanya rencana pembenahan ruang ICU dengan penambahan kapasitas tempat tidur perawatan. Upaya ini dinilai penting guna memenuhi standar pelayanan, termasuk standar dari BPJS Kesehatan, sekaligus meningkatkan mutu layanan rujukan di Kabupaten Sumbawa.
Namun demikian, Pansus menegaskan bahwa kondisi RSUD lama saat ini sudah sangat mendesak dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Keberadaan fasilitas kesehatan yang layak, menurut Pansus, bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi bagi masyarakat.
Untuk itu, Pansus mendesak percepatan pembangunan RSUD baru di Sering dengan skema pembiayaan yang jelas. Pemerintah daerah diminta aktif melakukan koordinasi dan lobi dengan pemerintah pusat, Kementerian Kesehatan, maupun melalui jalur anggota DPR RI agar pembangunan tersebut tidak membebani APBD Kabupaten Sumbawa.
Di sisi lain, Pansus juga menyoroti pentingnya penataan manajemen sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan secara serius dan berkelanjutan. Terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, Pustu, dan Polindes yang menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.
Pansus masih menemukan adanya pelayanan yang belum optimal di sejumlah fasilitas tersebut. Hal ini dinilai mencerminkan lemahnya manajemen, rendahnya kualitas layanan, serta kurangnya empati dari sebagian pengelola.
“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap kepercayaan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Karena itu, Pansus meminta pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan secara tegas dan terukur terhadap pimpinan fasilitas kesehatan yang tidak mampu menjalankan fungsi manajerial dengan baik. Langkah ini dinilai penting guna memastikan seluruh jajaran pelayanan kesehatan memiliki komitmen, integritas, dan empati dalam melayani masyarakat. (SR)
