MATARAM, samawarea.com (18 Februari 2026) – Perdebatan publik mengenai angka pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 akhirnya mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi NTB. Dua angka yang beredar di ruang publik—12,49 persen dan 3,22 persen, disebut sama-sama benar, namun mengukur hal yang berbeda.
Berdasarkan data (BPS) NTB, angka 12,49 persen merupakan pertumbuhan ekonomi Triwulan IV 2025 dibanding Triwulan IV 2024 (year-on-year). Angka ini mencerminkan lonjakan aktivitas ekonomi di akhir tahun. Sementara 3,22 persen adalah pertumbuhan kumulatif sepanjang 2025 (cumulative to cumulative), yang menggambarkan rata-rata kinerja ekonomi selama empat triwulan penuh.
Artinya, 12,49 persen menunjukkan momentum kebangkitan di penghujung tahun, sedangkan 3,22 persen merupakan potret perjalanan ekonomi NTB selama setahun.
Data BPS mencatat, pada Triwulan I dan II 2025 ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi. Kondisi ini bukan disebabkan sektor pertanian—yang justru tumbuh tinggi karena panen raya—melainkan penurunan tajam produksi pertambangan, salah satu kontributor terbesar terhadap PDRB NTB.
Memasuki Triwulan III, smelter mulai beroperasi dan ekspor emas kembali berjalan. Pada Triwulan IV, pertumbuhan melonjak signifikan hingga 12,49 persen. Pola ini menunjukkan ekonomi NTB bergerak dari fase koreksi menuju fase pemulihan.
Kepala BPS NTB bahkan menegaskan, jika sektor tambang bijih logam dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan ekonomi NTB justru mencapai 8,33 persen secara kumulatif dan 13,7 persen secara tahunan. Ini berarti sektor non-tambang seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, serta konsumsi rumah tangga menunjukkan kinerja yang solid.
Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui RPJMD 2025, pertumbuhan ekonomi NTB ditargetkan naik moderat dari 5,30 persen pada 2024 menjadi 6 persen di 2025—kenaikan sekitar 0,70 poin.
Namun realitas awal pemerintahan Iqbal–Dinda berbeda. Ekonomi NTB sempat terkontraksi hingga minus 1,47 persen akibat persoalan teknis smelter yang berdampak langsung pada sektor pertambangan.
Meski demikian, hingga akhir 2025 pertumbuhan berhasil ditutup di angka 3,22 persen. Jika dihitung dari titik terendah minus 1,47 persen, terjadi lonjakan 4,69 poin dalam satu tahun—atau enam kali lipat dari kenaikan yang direncanakan dalam RPJMD.
Capaian ini menegaskan bahwa mesin ekonomi NTB tidak semata bergantung pada tambang. Di tengah gangguan teknis sektor pertambangan, sektor pertanian, perdagangan, jasa, industri pengolahan, dan konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pemulihan.
Sepanjang 2025, struktur ekonomi NTB juga menunjukkan penguatan. PDRB per kapita NTB tercatat sekitar Rp33,67 juta per orang, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini menandakan rata-rata kesejahteraan masyarakat bergerak naik dan kapasitas ekonomi daerah semakin menguat.
Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, pertanian, dan perdagangan masih menjadi tulang punggung. Namun sektor bernilai tambah mencatat pertumbuhan tertinggi. Industri pengolahan tumbuh 137,78 persen, jasa keuangan meningkat 28,12 persen, dan perdagangan naik 12,29 persen.
Lonjakan industri pengolahan dipicu mulai beroperasinya smelter, menandai agenda hilirisasi mulai memberi dampak nyata. Secara tahunan, industri pengolahan bahkan menjadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 6,48 persen.
Meski pertambangan masih berkontribusi besar terhadap PDRB, sepanjang 2025 sektor non-tambang menunjukkan penguatan nyata. Produksi padi melonjak dari sekitar 152 ribu ton menjadi 200 ribu ton GKG. Aktivitas perdagangan meningkat, sektor akomodasi dan makan minum tumbuh seiring kenaikan tamu hotel hingga 30,94 persen, serta penumpang udara sekitar 10,69 persen.
Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 4,51 persen, angka pengangguran menurun, dan jumlah pekerja formal meningkat. Hal ini menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga dan produktivitas mulai menguat.
Pemerintah Provinsi NTB menilai 2025 sebagai tahun transisi sekaligus peletakan dasar transformasi ekonomi. Pertumbuhan 3,22 persen menjadi catatan perjalanan setahun penuh, sedangkan 12,49 persen menjadi tanda kebangkitan di akhir tahun. Keduanya bukan kontradiksi, melainkan dua sisi dari fase transisi ekonomi NTB.
Ke depan, tantangan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut konsisten, berbasis sektor padat karya, memberi nilai tambah lokal, dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Momentum akhir 2025 dinilai menjadi fondasi kuat menuju 2026 yang lebih stabil dan berkelanjutan. NTB disebut tidak sekadar bangkit, tetapi tengah menata ulang arah pertumbuhannya menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berpihak pada rakyat. (SR)
