MATARAM, samawarea.com (21 Januari 2026) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menekankan pentingnya sinergi dan percepatan pelaksanaan program prioritas daerah dalam rapat Tim Percepatan Pembangunan, Staf Ahli, dan para Asisten di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Rabu (21/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Wagub yang akrab disapa Ummi Dinda menyoroti pentingnya penuntasan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sebagai fondasi utama agar pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat berjalan optimal. Seiring dengan implementasi SOTK baru, ia juga menekankan perlunya penataan tata kelola aset serta sumber daya manusia (SDM).
“Sinergitas program menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan strategis daerah seperti kemiskinan, stunting, dan isu prioritas lainnya,” tegas Ummi Dinda.
Ia mendorong adanya sinkronisasi program antar-OPD, serta penguatan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama berkelanjutan dengan berbagai lembaga juga dinilai penting agar dampak program benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program tahun 2026, Ummi Dinda menegaskan perlunya percepatan sinergi dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), cascading program, serta rencana kegiatan yang disusun berbasis rumpun program unggulan daerah.
Dalam rapat tersebut, masing-masing unsur juga membahas pengenalan wilayah tugas, pola kerja sama, hingga mengurai sejumlah agenda percepatan yang perlu segera ditindaklanjuti. Disepakati pula pelibatan aktif Staf Ahli dan para Asisten dalam pembahasan isu-isu strategis serta perumusan kebijakan bersama OPD dan unit kerja terkait.
“Dengan koordinasi yang kuat dan kolaboratif, percepatan pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan terukur,” ujarnya.
Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal yang positif dalam memperkuat koordinasi internal pemerintahan. Ummi Dinda juga menegaskan bahwa forum semacam ini perlu dilakukan secara berkala sebagai ruang penguatan sinergi dan penyamaan arah gerak seluruh elemen pendukung pemerintahan.
Ke depan, ia mendorong agar forum koordinasi tersebut diperluas dengan melibatkan perangkat daerah dan lembaga terkait lainnya guna memperkuat kolaborasi lintas sektor demi percepatan pembangunan NTB. (SR)
