SUMBAWA BESAR, samawarea.com — (1 Desember 2025) – Wakil Ketua Badan Anggaran MPR RI sekaligus Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, H. Johan Rosihan, ST. menyoroti meningkatnya bencana alam di berbagai daerah Indonesia sebagai “alarm nasional” yang menunjukkan lemahnya tata kelola SDA, terutama sektor kehutanan.
Ia menjelaskan bahwa DPR RI saat ini tengah melakukan revisi Undang-Undang Kehutanan untuk mempertegas keberadaan masyarakat adat dan pengakuan terhadap hutan adat. Menurutnya, Sumbawa adalah wilayah dengan risiko ekologi yang perlu diantisipasi secara serius.
“Jika pengelolaan hutan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin bencana seperti di Sumatera dapat menimpa Sumbawa,” ujarnya saat menjadi Keynot Speaker dalam Lokakarya Akademik bertema “Mengembalikan Nilai Takit Ko Nene’, Kangila Boat Lenge dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam Sumbawa” di Hotel Nio Garden, Minggu (30/11).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara LATS, Fraksi PKS DPR RI, dan MPR RI sebagai upaya memperkuat tata kelola sumber daya alam (SDA) berbasis kearifan lokal Samawa.
Lokakarya dihadiri perwakilan Kementerian LHK, Julmansyah S.Hut, M. Hut, para akademisi, camat, pegiat kebudayaan, aktivis lingkungan, hingga tokoh masyarakat, serta dibuka secara resmi oleh Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP.
Johan yang merupakan politisi PKS juga menegaskan perlunya dukungan menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam melindungi hutan dan wilayah ekologis yang rentan.
Lokakarya berjalan interaktif dengan berbagai masukan dari unsur akademisi dan masyarakat, yang sepakat bahwa kearifan lokal Samawa dapat menjadi fondasi penting dalam tata kelola SDA berkelanjutan. (SR)
