LOMBOK BARAT, samawarea.com (10 Desember 2025) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, resmi menerima gelar Manggala Bhumi Nusa Tenggara Barat dari Majelis Adat Sasak (MAS) pada Festival Budaya Lombok Mirah Sasak Adi sekaligus peringatan Milad ke-30 MAS di D’Golong Narmada, Rabu (10/12).
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menegaskan bahwa gelar tersebut bukan hanya sebuah simbol, melainkan amanah besar untuk seluruh masyarakat NTB.
“Ini bukan sekadar simbol tetapi amanah untuk memberikan pengayoman bukan saja kepada Bangsa Sasak, tapi juga kepada NTB secara keseluruhan,” ujarnya.
Gubernur menyoroti kemiskinan sebagai tantangan besar yang masih menghantui NTB, yang hingga kini masuk dalam daftar 12 provinsi termiskin secara nasional. Ia menekankan perlunya kepemimpinan yang berpijak pada nilai kearifan lokal masyarakat Sasak: tindih, maliq, dan mereng.
“Musuh kita bersama hari ini adalah kemiskinan. Melalui kepemimpinan yang tindih, maliq, dan mereng, melalui solidaritas, rasa kebersamaan seperjuangan, in syaa Allah tahun 2029, 106 desa kemiskinan ekstrem akan kita nol-kan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, nilai tindih, maliq, mereng merupakan karakter dasar masyarakat Sasak—kejujuran, integritas, solidaritas, kerendahan hati, serta keteguhan dalam menjaga martabat dan kebenaran.
Pengerakse Agung MAS, Sajim Sastrawan, dalam sambutannya mengajak seluruh masyarakat Sasak bersatu mendukung kepemimpinan Gubernur Iqbal dalam membangun NTB.
“Kita Sasak satu. Marilah kita bersatu untuk membangun daerah ini. Mari bersama membantu kepala daerah, Manggala Bhumi Sasak, mewujudkan NTB yang makmur dan mendunia,” serunya.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Deklarasi Gunung Rinjani oleh Gubernur NTB, DPRD NTB, bupati/walikota se-Pulau Lombok, serta pimpinan UIN dan UNRAM.
Deklarasi ini menegaskan komitmen menjaga nilai ekologis, budaya, dan spiritual Gunung Rinjani sebagai:Global Geopark, Cagar Biosfer UNESCO, emali beleq atau simbol suci masyarakat Sasak
Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap segala bentuk perusakan lingkungan, penguatan kelembagaan adat lingkar Rinjani, serta dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengelola kawasan secara kolaboratif, adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. (SR)
