LOMBOK BARAT, samawarea.com.(16 Desember 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Gerakan Desa Berdaya sebagai upaya bersama pengentasan kemiskinan berbasis data. Peluncuran berlangsung di Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (16/12/2025).
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program pemerintah provinsi, melainkan gerakan kolektif seluruh pemangku kepentingan untuk membangun NTB dari desa.
“Desa Berdaya adalah gerakan bersama. Provinsi hanya bertindak sebagai orkestrator. Program ini milik semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, kabupaten/kota, desa, dunia usaha, NGO, akademisi, hingga masyarakat,” tegas Gubernur Iqbal dalam sambutannya.
Gubernur Iqbal mengungkapkan, NTB menunjukkan tren positif penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan NTB turun dari 11,91 persen pada 2024 menjadi 11,78 persen pada kuartal II 2025. Menariknya, penurunan terjadi di wilayah pedesaan, sementara kemiskinan perkotaan justru meningkat.
“Ini menandakan bahwa pembangunan berbasis desa mulai memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Penurunan kemiskinan di desa, lanjut Iqbal, tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, seperti penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) hasil pertanian yang lebih baik, optimalisasi lebih dari 10.700 hektare lahan pertanian di NTB, serta perbaikan distribusi pupuk bersubsidi. Dampaknya, biaya produksi petani menurun, pendapatan meningkat, dan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB naik dari 126,23 menjadi 128.
Menurutnya, saat ini merupakan momentum terbaik untuk membangun desa karena dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat hingga daerah semakin kuat, termasuk alokasi dana desa oleh pemerintah kabupaten/kota.
Ia menekankan bahwa inti dari Desa Berdaya adalah pengentasan kemiskinan berbasis data. Data BPS digunakan sebagai pintu masuk, kemudian diverifikasi dan divalidasi secara faktual di lapangan oleh pendamping desa. Targetnya, kemiskinan ekstrem di NTB yang masih berada di kisaran 2 persen dapat dihapuskan paling lambat pada 2029.
Sementara itu, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini menyampaikan apresiasi karena Lombok Barat dipercaya menjadi lokasi peluncuran Gerakan Desa Berdaya. Ia menyebutkan, program tersebut sejalan dengan kebijakan daerah yang telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar per desa.
“Desa Berdaya akan kami sinergikan dengan seluruh program kabupaten. Fokus utama kami adalah penuntasan kemiskinan melalui pembenahan data dan intervensi yang tepat sasaran,” ujar Zaini.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan seluruh elemen desa agar Gerakan Desa Berdaya dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Peluncuran Desa Berdaya diharapkan menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga NTB yang tertinggal dalam pembangunan, sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai fondasi utama. (SR)
