MATARAM, samawarea.com (18 November 2025) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) berhasil mencapai bahkan melampaui target Anggaran Responsif Gender (ARG) Tahun 2025. Pencapaian ini menjadi bukti kuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta responsif terhadap kebutuhan semua kelompok masyarakat.
Pada tahun anggaran 2025, Pemprov NTB menargetkan ARG sebesar 7 persen dari total belanja operasi dan belanja modal dalam APBD. Namun berdasarkan hasil evaluasi terbaru, capaian ARG justru menembus 8,53 persen, melampaui target yang telah ditentukan.
Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB sekaligus Sekretaris Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG), Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, khususnya empat OPD driver yaitu Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan DP3AP2KB.
“Capaian ini lahir dari kerja bersama. Evaluasi ARG yang kami lakukan selama satu hari penuh memberikan banyak masukan strategis untuk memperkuat analisis gender dalam proses perencanaan dan penganggaran,” ujarnya. Ia menambahkan, “Proses evaluasi ini juga mendorong perangkat daerah untuk lebih berani mengidentifikasi kegiatan yang responsif terhadap isu-isu gender di unit kerjanya.”
Dari total 49 perangkat daerah di NTB, sebanyak 25 perangkat daerah tercatat mengalami peningkatan nilai ARG pada APBD Murni 2025. Sementara itu, 24 perangkat daerah mengalami penurunan, yang umumnya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran serta meningkatnya total pagu masing-masing OPD. Sebaliknya, perangkat daerah yang mencatat kenaikan ARG didorong oleh bertambahnya jumlah subkegiatan serta bertambahnya anggaran yang ter-tagging sebagai Anggaran Responsif Gender.
Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi DP3AP2KB Provinsi NTB, terlebih jelang penggabungan kelembagaan dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Selain menjadi capaian pertama dalam sejarah ARG di NTB yang berhasil melampaui target, prestasi ini juga menjadi modal penting untuk memperkuat kualitas SDM dalam menganalisis kegiatan dan anggaran responsif gender di masa depan.
“Pemprov NTB berkomitmen untuk terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang lebih tepat sasaran. Kami ingin memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat,” pungkas Surya Bahari. (SR)
