MATARAM, samawarea.com (13 September 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi meluncurkan Buku Metadata NTB Satu Data Tahun 2025 pada Kamis (11/9) di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB. Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola data daerah untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan akurat.
Acara peluncuran dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah NTB, Lalu Moh. Faozal, jajaran pimpinan perangkat daerah, Kepala Bappeda NTB, Kepala BPS NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, serta mitra pembangunan, termasuk perwakilan Program SKALA, kemitraan Australia-Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.
Peluncuran Buku Metadata NTB Satu Data 2025 merupakan bagian dari upaya implementasi Satu Data Indonesia (SDI) yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).
Dalam sambutannya, Pj. Sekda NTB Lalu Moh. Faozal menekankan pentingnya buku metadata ini sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memproduksi dan mengelola data daerah.
“Metadata ini akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran daerah, mendukung pencapaian target RPJMD NTB 2025–2029 dan visi besar NTB Makmur Mendunia dalam RPJPD 2025–2045,” ujarnya.
Buku Metadata NTB Satu Data 2025 memuat 921 jenis data sektoral rutin, termasuk data pendukung Izin Usaha Pertambangan (IUP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan data prioritas nasional. Penyusunan buku ini melibatkan Forum Satu Data NTB dengan Bappeda sebagai koordinator, Diskominfotik sebagai wali data, BPS sebagai pembina data, serta OPD sebagai produsen data.
Program SKALA memberikan dukungan teknis dan penguatan kapasitas aparatur daerah dalam penyusunan metadata ini. Team Leader Program SKALA, Petra Karetji, menekankan nilai strategis data yang tidak hanya berupa angka, tetapi juga sebagai alat memperkuat kepercayaan publik dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, H. Yusron Hadi, ST., M.UM., menyatakan bahwa metadata yang disusun merujuk langsung pada kebutuhan perencanaan dan pencapaian target pembangunan dalam RPJMD.
“Metadata ini meningkatkan akurasi, kualitas, dan performa data sehingga menjadi rujukan yang sahih dan sinkron dari level provinsi hingga desa. Ini merupakan terobosan inovatif dari Pemprov NTB yang mungkin pertama kali dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia,” tuturnya.
Dengan peluncuran Buku Metadata NTB Satu Data 2025, Pemprov NTB berharap tata kelola data daerah semakin kuat dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. (SR)
