SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Agustus 2025) – Salah satu Pendidik di Kabupaten Sumbawa, Sumanto S.KM mengaku sangat terusik dengan pernyataan kontroversial Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut gaji guru dan dosen sebagai “beban bagi keuangan negara.”
Menurut Anto sapaan akrabnya, pernyataan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Ia menilai, anggapan bahwa gaji pendidik adalah beban negara merupakan bentuk ketidakadilan yang mencolok dan sangat melukai para guru di seluruh penjuru negeri.
“Pernyataan seperti ini sungguh menyakitkan dan seolah memperlihatkan bahwa negara mulai kehilangan arah dalam menempatkan pendidikan pada posisi strategisnya. Guru bukan beban fiskal, melainkan investasi jangka panjang bangsa,” tegas Anto yang juga Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sumbawa, Selasa (19/8/25).
Sebagaimana diberitakan, pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang membuka wacana pembiayaan gaji guru dan dosen tidak lagi sepenuhnya ditanggung APBN, mengundang kritik luas dari berbagai kalangan. Di antaranya, Aliansi Dosen ASN (Adaksi) menyebut pernyataan itu melukai hati para pendidik, sementara Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutnya sebagai bentuk salah tafsir terhadap konstitusi.
Pakar ekonomi dari CELIOS bahkan mengecam wacana tersebut sebagai kebijakan tanpa landasan akademis dan tidak bermoral, karena mencoba mengalihkan tanggung jawab negara kepada masyarakat.
Anto mengajak semua pihak untuk melihat persoalan ini secara logis dan adil. Ia menyoroti bagaimana negara sanggup menggelontorkan anggaran ratusan triliun rupiah untuk proyek-proyek infrastruktur, subsidi energi, hingga insentif pajak bagi korporasi besar. Namun ketika bicara tentang guru, justru muncul narasi soal “beban” dan “tantangan anggaran.”
“Ini ironis. Kita tidak akan pernah melahirkan generasi yang mampu menjaga martabat bangsa jika para gurunya justru diremehkan. Kesejahteraan guru adalah tanggung jawab negara, bukan beban yang bisa dialihkan,” tandasnya.
Ia pun mengingatkan, jika hari ini guru dianggap sebagai beban, maka tidak heran bila di masa depan Indonesia kehilangan arah dan integritasnya sebagai bangsa. “Pendidikan tidak boleh dipandang sebagai pos pengeluaran, tetapi sebagai fondasi utama keberlanjutan dan kemajuan nasional,” pungkasnya. (SR)
