SUMBAWA BESAR, samawarea.com (29 Agustus 2025) – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah instansi terkait untuk membahas kebijakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Kabupaten Sumbawa. Rapat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa ini dipimpin Ketua Komisi II, I Nyoman Wisma, S.IP., didampingi Wakil Ketua Muhammad Tahir SH, Sekretaris Zohran, SH, dan anggota Kaharuddin Z serta H. Andi Mappeleppui.
Hearing yang dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan dari PT Pertamina Wilayah NTB, pengusaha SPBU se-Kabupaten Sumbawa, dan Komunitas Pertamini Usaha Bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti kendala teknis dalam proses distribusi BBM bersubsidi, terutama terkait dengan transisi aplikasi Microsite ke X Star.
Salah satu pembahasan utama dalam rapat ini adalah peralihan dari aplikasi Microsite ke X Star, yang menurut beberapa pihak, khususnya kepala desa, menyebabkan kesulitan dalam mengeluarkan rekomendasi untuk distribusi BBM bersubsidi.
Dalam kesempatan tersebut, Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa memberikan sejumlah rekomendasi untuk memastikan kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Yakni meminta PT Pertamina untuk memberikan kelonggaran dalam masa transisi ini, dengan membolehkan kepala desa atau pihak yang belum memiliki akun X Star untuk mengeluarkan rekomendasi BBM secara manual. Surat rekomendasi manual ini diharapkan dapat tetap diterima oleh SPBU hingga 16 September 2025.
Beberapa SPBU yang masih memiliki akses ke aplikasi Microsite diminta untuk tetap melayani rekomendasi manual hingga tanggal 16 September 2025, sebagai solusi sementara.
Komisi II juga mendorong Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa untuk bekerja sama dengan PT Pertamina guna mempercepat proses pembuatan akun X Star bagi seluruh kepala desa dan pihak-pihak yang berhak mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga meminta agar Dinas Pertanian tidak hanya mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi untuk petani yang menerima bantuan Alsintan dari pemerintah. Semua petani yang memiliki Alsintan di Kabupaten Sumbawa, tanpa terkecuali, juga harus diberikan akses yang sama terhadap BBM bersubsidi.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Komisi II, I Nyoman Wisma, S.IP., menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, PT Pertamina, dan seluruh pihak terkait agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami berharap dengan adanya solusi transisi ini, tidak ada pihak yang tertinggal dalam mendapatkan akses BBM bersubsidi, khususnya di sektor pertanian yang sangat bergantung pada kebutuhan tersebut,” ujar Nyoman Wisma.
Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari rapat ini akan segera disampaikan kepada pihak terkait, agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa. (SR)
