JAKARTA, samawarea.com (6 Juli 2025) – Pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat upaya transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial nasional.
Langkah ini diwujudkan melalui pengembangan dan uji coba Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang saat ini tengah diuji keamanannya bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menegaskan pentingnya sistem digital yang terintegrasi dan andal untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), berjalan secara tepat sasaran, efisien, dan aman dari gangguan siber.
“Sistem ini sedang diuji untuk menangani lonjakan data besar. Kami ingin digitalisasi bansos ini tidak hanya cepat, tapi juga terlindungi secara maksimal,” jelas Meutya.
Digitalisasi bansos membutuhkan keterbukaan dan integrasi data antar kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, turut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar penyaluran bantuan bisa berlangsung secara real-time, kredibel, dan transparan.
“Ini menjadi prioritas Presiden Prabowo untuk mewujudkan pelayanan publik yang modern dan inklusif. Kolaborasi kuat di semua lini sangat diperlukan,” tegas Luhut.
Sebagai bagian dari sistem nasional pemerintahan digital, Kabupaten Sumbawa turut menyatakan kesiapannya mendukung transformasi digital bansos. Melalui koordinasi lintas dinas antara lain Dinas Sosial, Dinas Kominfotiksandi, dan Bappeda, beberapa langkah strategis telah dilakukan.
Di antaranya, verifikasi dan pemutakhiran data penerima bansos di tingkat lokal, penyesuaian sistem layanan daerah agar terkoneksi dengan SPLP, dan pelatihan teknis operator SPBE untuk mengantisipasi lonjakan data.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin, menyatakan bahwa digitalisasi layanan publik, termasuk bansos, merupakan langkah reformis untuk meningkatkan keadilan dan transparansi di daerah.
“Kami di daerah siap mendukung penuh kebijakan nasional ini. Keamanan data dan kecepatan layanan adalah komitmen kami,” ujar Hasanuddin.
Transformasi digital bantuan sosial. Lanjut Hasanuddin, menjadi simbol reformasi layanan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, diharapkan penyaluran bantuan ke masyarakat menjadi lebih tepat guna, transparan, dan responsif terhadap dinamika sosial. (SR)
