SUMBAWA BESAR, samawarea.com (11 April 2025) – Menjelang panen raya, harga jagung anjlok, jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Di satu sisi Bulog angkat tangan karena stok gudang masih banyak dan tidak ada lagi tersedia gudang yang kosong.
Hal inilah yang menjadi permasalahan dihadapi Pemerintash Daerah Kabupaten Sumbawa. Petani kian menjerat karena harga jagung yang diharapkan dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan justru merugikan. Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot MP memberikan perhatian serius permasalahan tersebut.
Saat memberikan sambutan pada acara Halal Bihalal di Lantai III Kantor Bupati, Jumat, 11 April 2025, Bupati yang disapa Haji Jarot mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan panen raya jagung musim tanam tahun ini.
Untuk menghadapi panen raya ini dan mempertahankan kestabilan harga pihaknya langsung mengundang seluruh stakeholder termasuk Kapolres, Bulog, Pemilik Gudang (Corn Dryer), Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan DPRD.
Dalam pertemuan itu, muncul persoalan yang sangat krusial. Bulog masih memiliki stok jagung tahun 2024 lalu sebanyak 26.000 ton, dan hanya tersisa gudang untuk 10.000 ton. Sementara petani Sumbawa akan panen 504.000 ton. Sehingga yang terserap Bulog akan hanya sedikit.
Sedangkan mitra swasta enggan membeli jagung petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp 5.500/Kg. Mereka beralasan, harga jual diterima pabrik di Surabaya hanya Rp 5.300. Ketika membeli jagung petani sesuai HPP, mitra swasta ini akan rugi, itupun belum termasuk biaya transportasi.
Menghadapi situasi tersebut, Bupati mengaku langsung bersurat ke Menteri Pertanian, Bulog, Badan Pangan Nasional, dan Gubernur NTB.
“Alhamdulillah tidak sampai 24 jam, langsung mendapat respon dari Deputy Pangan Nasional, tadi malam kami diajak zoom meeting bersama 21 stakeholder, Deptan, Bulog, Asosiasi Petani/Peternak dan Badan Pangan Nasional,” ungkapnya.
Pertemuan itu membahas secara khusus kondisi yang terjadi di Sumbawa. Tindaklanjutnya, Bupati diundang ke Jakarta, Selasa mendatang, untuk mempersentasikan sekaligus mencari solusi dari permasalahan petani Sumbawa.
“Semoga kasus yang kita ekspose dari Sumbawa akan menjadi solusi nasional, karena tidak mungkin bisa berjalan pembelian di tingkat petani sesuai harga HPP 5.500, karena harga pabrik di Surabaya 5.300, dan gudang Bulog saat ini penuh dengan serapan 2024,” ujarnya.
Respon pemerintah daerah ini, kata Bupati, salah satu contoh upaya dalam menyelesaikan persoalan secara cepat. “Kalau kita hanya bahas di tingkat local, sia-sia. Kita harus cepat merespon masalah yang urgen ini langsung ke penentu kebijakan, agar ada keputusan yang cepat dan menjadi solusi yang baik bagi petani kita,” pungkasnya. (SR)
