SUMBAWA BESAR, samawarea.com (15 September 2024) – Langkah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa dan peran PUPR yang membangun infrastruktur pariwisata dinilai sudah benar.
Hal ini disampaikan Sirajuddin, SST.Par, S.Pd MT.Par, CEP,CEM, CE—Dosen Poltekpar Lombok kepada samawarea.com, Minggu (15/9/24) malam menanggapi adanya sorotan terkait penataan Pantai Gelora, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa yang menggunakan dana APBN.
Menurut pria yang dipercaya menjabat VICE President Asia Pacific Institute For Events Management (APIEM), bahwa pembangunan infrastruktur pariwisata penting untuk memajukan destinasi dan event Pulau Sumbawa khususnya di Kabupaten Sumbawa.
Bahkan Menparekraf RI Sandiaga Salahuddin Uno memberikan apresiasi setiap pembangunan destinasi wisata berbasis masyarakat. Pembangunan Pariwisata saat ini menganut kolaborasi, partnership, kemitraan, integrasi kawasan, integrasi destinasi baik di luar kawasan atau dalam kawasan, ada di lahan masyarakat maupun di luar lahan masyarakat.
“Pembangunan pariwisata dan event saat ini memang diharuskan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Seharusnya jika ada masyarakat rela memberikan lahannya untuk sinergi pembangunan untuk pariwisata dan kegiatan event, patut diapresiasi. Apa yang dilakukan Bang Fahri Hamzah selaku inisiator pembangunan Pantai Gelora di Desa Rhee patut didukung semua pihak karena kawasan akan berdampak bagi kemajuan pariwisata di desa itu dan akan berdampak luas di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa dan NTB pada umumnya,” jelas Perencana Pariwisata dan Event Pulau Sumbawa (Samota International Festival) ini.
Jebolan Universitas Gadjah Mada Jogjakarta Magister Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata itu memberi contoh pembangunan Mandalika Resort yang dikelola ITDC. itu dibangun di luar dan dalam kawasan sehingga hadirnya ITDC milik perusahaan plat merah di Bali, Lombok dan Labuan Bajo, menyatu dengan pembangunan berbagai fasilitas milik masyarakat di sekitarnya.
“Kawasan milik masyarakat menyatu dengan kawasan milik pemerintah dan menyatu dengan kawasan milik perorangan inilah pentingnya pembangunan pariwisata terintegrasi satu sama lainnya. Tidak ada lagi pembangunan infrastruktur, SDM, dan pengembangan kapasitas SDM dalam pariwisata dibangun secara simultan dan tidak ada lagi bicara pariwisata secara parsial. Smart Tourism itu pada intinya kolaborasi dengan kebijakan menguntungkan semua pihak baik di luar maupun dalam kawasan,” ungkap Sirajuddin yang juga Founder/Event Director Mandalika International Festival.
Berkaitan dengan adanya lahan pribadi yang dibangun, menurutnya, diperbolehkan jika ruang destinasi dipergunakan public. Sebab dalam pariwisata ada ruang pemerintah pusat dan daerah baik kabupaten, kota dan provinsi untuk mendukung pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.
Artinya pemerintah bisa membangun destinasi milik masyarakat tanpa terkecuali. Justru destinasi milik masyarakat yang harus diperkuat melalui dukungan anggaran, sarana, dan kapasitas SDM.
“Kita tidak boleh berpikiran bahwa yang boleh dibangun menggunakan uang negara hanya destinasi milik pemerintah. Justru uang negara untuk membangun destinasi milik masyarakat,” tegas Alumni S1 Universitas Udayana Bali untuk Program Studi Pariwisata Tahun 1998.
Banyak sekali peran pemerintah dalam memperkuat pariwisata dan event milik pemerintah seperti program Desa Wisata, Banper, KEN, dan lainnya.
“Jadi harusnya kita punya pemikiran yang sama. Jangan sampai pariwisata Pulau Sumbawa baru mau bangkit lalu ada pihak-pihak yang salah menilai terhadap sesuatu yang benar dan tujuannya baik. Mari kita melihat yang kepentingan lebih besar untuk kemajuan pariwisata Pulau Sumbawa,” pungkasnya. (SR)
