Tarsisius Jemat *)
Di era kepemimpinan Nadiem Anwar Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sangat kaya dengan istilah dan berbagai jargon program, yang dijadikan simbol sebagai program inovasi Kemendikbud di era pemerintahan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin. Salah satu program yang sangat identik dan kerap kali disebut dalam dunia pendidikan tanah air oleh lembaga kementerian tersebut adalah Program Merdeka Belajar. Apa sebenarnya makna dari program tersebut?
Melansir pernyataan di berbagai media, menteri Nadiem Makarim menyebutkan alasan dan dasar pikir dari program tersebut karena selama ini banyak peserta didik kesulitan mempelajari dan mendalami minat atau bidang pelajaran yang disukai. Oleh karena itu, Nadiem menyampaikan, kebijakan Merdeka Belajar dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar.
Karena itu, Nadiem menyampaikan, kebijakan Merdeka Belajar dirancang berdasarkan keinginan untuk memprioritaskan kebutuhan anak sebagai pelajar. Ia berharap, konsep Merdeka Belajar dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong guru-guru untuk merancang metode pembelajaran berbasis project untuk memacu kreativitas peserta didik. Sedangkan untuk mahasiswa, mereka sekarang mendapatkan hak untuk belajar di luar prodi dan di luar kampus untuk mengikuti program kampus merdeka,” ujar menteri Nadiem di berbagai kesempatan seminar luring maupun daring.
Kembali ke pertanyaan di atas apa sebenarnya makna dan maksud program Merdeka Belajar ? dan bagaimana pembacaan penulis terhadap program ini dari sisi kebijakan publik?
Studi Komparatif Teori Kebijakan Publik dengan Program Merdeka Belajar
Secara teori, kebijakan publik merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keputusan politik untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat. Kebijakan publik juga merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pilihan tindakan tertentu untuk tidak melakukan sesuatu maupun untuk melakukan tidakan tertentu.
Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut.
Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut penulis menyertakan definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.
Thomas R. Dye (1981), menyebutkan definisi kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian.
Sedangkan Easton (1969), mendefinisikan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang dapat melakukan sesuatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.
Tentu masih banyak teori-teori lain yang telah didefinisikan oleh para ahli terkait kebijakan publik, yang tidak mungkin penulis uraikan secara satu persatu dalam tulisan ini. Bagi penulis yang terpenting bagaimana relevansi teori kebijakan publik terhadap implementasi dari program Merdeka Belajar di tengah masyarakat atau publik pendidikan Indonesia.
Seperti kita ketahui bersama bahwa para menteri adalah pembantu presiden. Mengutip pernyataan presiden Jokowi yang seringkali dilontarkan, bahwa kementerian tidak memiliki visi misi secara tekstual, melainkan hanya presiden dan wakil presiden yang memiliki visi dan misi.
Masih menurut Menteri Nadiem, Kemendikbud menerjemahkan visi bidang pendidikan Jokowi-Kyai Ma’ruf Amin adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemendikbud mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar.
“Kebijakan Merdeka Belajar memberi kemerdekaan setiap unit pendidikan berinovasi. Konsep ini harus menyesuaikan kondisi di mana proses belajar mengajar berjalan, baik sisi budaya, kearifan lokal, sosio-ekonomi maupun infrastruktur,” tegas Nadiem di sebuah webinar.
Menurut Nadiem, Kemendikbud menyiapkan strategi yang tidak akan keluar dari esensi pendidikan, yakni kualitas guru. Guru tidak akan mungkin bisa digantikan teknologi.
“Teknologi adalah alat bantu guru meningkatkan potensi mereka dan mencari guru-guru penggerak terbaik serta memastikan mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran dalam sekolah-sekolah di seluruh Indonesia,” tuturnya.
“Esensi Merdeka Belajar adalah menggali potensi terbesar para guru-guru sekolah dan murid kita untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses birokrasi pendidikan, tetapi benar-benar inovasi pendidikan,” tegas Mendikbudristek.
Bagaimana Sikap Publik Terhadap Program Merdeka Belajar?
Sebagai parameter studi komparatif antara teori dan implementasi dari program Merdeka Belajar ini, di bagian akhir penulis akan mengungkapkan hasil survei soal sikap publik terhadap kebijakan Kemendikbudristek dimana program Merdeka Belajar sebagai program inovasi mas Menteri menjadi tidak sekadar jargon program yang hampa secara esensi dan substansi.
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 1.520 responden di seluruh Indonesia pada 7 hingga 12 April 2022, Survei Indikator Politik Indonesia menyebut bahwa lebih dari 75% warga puas atas kebijakan Kemendikbudristek. Rilis hasil survei tersebut disampaikan melalui webinar bertajuk “Arah Baru Pendidikan Indonesia: Sikap Publik terhadap Kebijakan Kemendikbudristek”.
Narasumber yang merupakan peneliti senior Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida menyampaikan bahwa survei yang dipaparkan masih bersifat penelitian awal/premilinari.
“Merupakan penelitian awal untuk mengetahui sejauh mana publik ini sudah mengetahui program-program yang dicanangkan selama tiga tahun terakhir ini, kemudian persepsi mereka terhadap manfaat dari program ini,” urai Rizka.
Selain itu, Rizka juga mengungkapkan hasil survei menunjukkan bahwa secara umum publik menilai sangat positif program-program Kemendikbudristek.
“Di antara 32 program yang diukur tingkat manfaatnya, mayoritas warga menilai cukup atau sangat bermanfaat di tiap program, umumnya lebih dari 75 persen. Terutama program yang manfaatnya dirasa sangat besar karena menyentuh hajat hidup warga seperti Pembelajaran Tatap Muka (PTM), KIP Kuliah Merdeka, Bantuan kuota internet, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke sekolah, dan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS). Demikian pula program-program Kurikulum Merdeka dan Merdeka Mengajar, serta program terkait pandemi Covid-19,” tutup Rizka.
*) Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jakarta Timur
