Sumbawa Barat, Samawarea.com ( 8/3/2024)
Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin, dengan penuh semangat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Acara tersebut berlangsung dengan meriah di Graha Bukit Bintang pada Kamis, 07 Maret 2024, dan menyedot perhatian dengan total menerima 268 usulan. Dari sekian banyak usulan tersebut, mayoritas menyoroti infrastruktur penunjang ketahanan pangan.
Dalam pidatonya, Bupati menyatakan bahwa implementasi kebijakan kemandirian pangan membutuhkan perhatian pada tiga aspek utama: ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Menurutnya, untuk mencapai ketahanan pangan yang diinginkan, diperlukan program-program terintegrasi yang melibatkan kolaborasi dan partisipasi dari semua pihak terkait. Revitalisasi infrastruktur penunjang ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian, dan diversifikasi produk pertanian menjadi beberapa program yang menjadi fokus.
Bupati juga menekankan kontribusi signifikan Kabupaten Sumbawa Barat dalam ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama melalui sektor pertambangan. Namun, ia juga mengingatkan bahwa keunggulan ini harus diimbangi dengan pembangunan sektor lain di luar tambang untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, H. Iswandi, mengakui pentingnya diversifikasi ekonomi di KSB, yang saat ini bergantung pada sektor pertambangan. Ia mendorong agar pembangunan di sektor lain juga diperhatikan.
Sementara itu, Kepala Bappeda KSB, Hairul Jibril, menjelaskan bahwa tema Musrenbang RKPD tahun 2025 adalah memantapkan ketahanan pangan menuju daerah swasembada pangan. Empat prioritas yang diusung adalah peningkatan ketersediaan dan keanekaragaman pangan, peningkatan konsumsi pangan bergizi, pemantapan infrastruktur penunjang ketahanan pangan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Hairul Jibril juga menegaskan bahwa tema dan prioritas kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan RKPD tahun 2025, yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Usulan dari Musrenbang 2024 akan menjadi bahan untuk penyusunan RKPD 2025, bersama dengan usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), forum yasinan, program usulan masyarakat, dan pokok-pokok pikiran DPRD. Semua ini nantinya akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk dilakukan fasilitasi penyusunan peraturan kepala daerah hingga diterbitkannya rekomendasi gubernur NTB.
Dalam harapannya, Hairul Jibril berharap agar Pemerintah Provinsi NTB dapat memberikan dukungan proporsional dalam mewujudkan tema pembangunan KSB 2025. Ini termasuk intervensi program seperti revitalisasi infrastruktur, dukungan terhadap proyek SPAM Bintang Bano, dan revitalisasi jaringan irigasi, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan kerja sama antara pemerintah daerah dan provinsi, diharapkan Kabupaten Sumbawa Barat akan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
