Terus Perjuangkan Nasib Honorer, DPRD Sumbawa Bertemu Deputi SDM Menpan-RB

oleh -105 Dilihat

SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA

JAKARTA, samawarea.com (24 Mei 2023) – Rombongan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Rafiq tiba di Kantor Kementerian PAN-RB di Jakarta, Selasa (23/5). Ikut dalam rombongan ini, Wakil Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP., M.M.Inov, Ketua Komisi IV Ismail Mustaram SH., M.M.Inov, Sekretaris Komisi IV Muhamammad Tahir dan Staf Ahli Badan Anggaran DPRD, Abdul Ma’ruf Rahmat. Mereka diterima Esti Arsih S.Kom–Bagian Deputi SDM MenPAN RB.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq menyampaikan persoalan status tenaga honorer dan peluang PPPK. Sebab menurut Rafiq, banyak tenaga honorer resah ketika terjadinya PHK massal nanti di Bulan November 2023.

Baca Juga  Kunker ke Sumut, Presiden Buka MTQ Nasional XXVII Tahun 2018

Selain itu Rafiq juga mempertanyakan solusi dari sisa tenaga honorer di antaranya tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, perhubungan, ketertiban umum (Pol PP), tenaga kebersihan, penjaga malam dan tenaga honor di OPD lainnya.

“Kami ingin memperjuangkan apa formasi yang pas bagi mereka agar terkena PHK secara massal. Semoga ini akan menjadi perhatian serius Menpan-RB,” ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Ketua Komisi IV DPRD, Ismail Mustaram SH., M.M.Inov, yang meminta agar tenaga pendidik di jenjang PAUD atau TK lebih banyak diakomodir dalam PPPK. Demikian dengan

Wakil Ketua DPRD Nanang Nasiruddin SAP., M.M.Inov, yang berharap semua tenaga honorer untuk tetap bekerja seperti biasanya dan diangkat menjadi tenaga PPPK.

Baca Juga  Hari Ini Bertambah 11 Orang Positif Covid-19 di NTB, 1 Meninggal  

Terhadap hal itu, Esty Arsih dari Deputi SDM menjelaskan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan kepegawaian asal tenaga honorer ini tidak bisa sendirian. “Kami mengajak Asosiasi Kepala Daerah dan pemerintah daerah, dan apa yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Sumbawa dan juga DPRD lainnya ke Kami, menjadi pertimbangan dan kita sampaikan kepada teman Asosiasi Kepala Daerah,” ujarnya.

Kedepan akan digelar kembali pertemuan dengan Asosiasi Kepala Daerah Seluruh Indonesia bersama DPR RI, Esty berharap lahir kebijakan yang menjadi solusi dalam menangani tenaga honorer ini. (SR)

rokok zul pilkada NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *