SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30 November 2022)–Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah mengakui bahwa dalam proses pembahasan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2023 masih dipengaruhi keterbatasan dan rendahnya fleksibilitas alokasi belanja daerah. Hal tersebut tentu tidak hanya dialami oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa, namun juga hampir seluruh daerah provinsi maupun kabupaten/kota lain di seluruh Indonesia.
“Karena itu strategi alokasi yang diambil adalah pemenuhan belanja-belanja mandatori seperti anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari total belanja daerah, anggaran kesehatan minimal 10 % di luar gaji, dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD,” ungkap Bupati Sumbawa saat menyampaikan pendapat akhirnya pada sidang paripurna 4 DPRD Sumbawa, Selasa (29/11).
Lanjut Bupati, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, Belanja Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota. Anggaran Diklat ASN paling sedikit 0,16 % dari total belanja daerah, belanja pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), belanja iuran jaminan kesehatan dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC) serta belanja-belanja lain yang bersifat wajib dan mengikat.
Dikatakan Bupati, masih banyak program-program prioritas yang diamanatkan dalam RPJMD 2021-2026 maupun RKPD 2023 yang belum dapat dialokasikan anggarannya, karena dampak dari keterbatasan dan rendahnya fleksibilitas anggaran sebagaimana dikemukakan sebelumnya, khususnya belanja-belanja infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, peternakan dan infrastruktur lainnya.
Hal tersebut membawa konsekuensi pada semakin banyaknya program-program dan beban alokasi anggaran yang harus dialokasikan pada tahun-tahun berikutnya.
Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas atensi dan dukungannya terhadap alokasi anggaran minimal 25% dari pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD untuk pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan kesehatan. (SR)
