SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 November 2021)
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Sumbawa melalui juru bicaranya, Ahmad Adam, meminta Pemerintah Daerah melalui instansi teknis untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap pengerjaan rekonstruksi atau peningkatan Jalan Lantung-Ropang yang kondisinya saat ini sangat memperihatinkan. Sebab baru dikerjakan sudah rusak.
Fraksi PPP mensinyalir bahwa pengerjaannya asal-asalan, mengenyampingkan kualitas padahal menyedot anggaran milyaran rupiah. Kondisi hampir sama juga pada pengerjaan hotmik ruas Jalan Talwa-Katompo Desa Leseng Kecamatan Moyo Hulu. Demikian terhadap infrastruktur lain seperti pembangunan jaringan irigasi Ai Alu Kecamatan Empang.
Di bagian lain pandangan fraksinya pada Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Selasa (16/11), PPP juga menyoroti persoalan Pasar Seketeng. Bangunan pasar yang terlihat megah tetapi saat musim hujan selalu digenangi air atau banjir. Tentunya sangat merugikan pedagang.
Pemerintah daerah tidak boleh menutup mata terhadap kondisi tersebut. Selain itu, Fraksi PPP meminta pemerintah daerah untuk melakukan penanganan secara cepat terhadap permasalahan banjir di Lingkungan Osap Sio Kelurahan Uma Sima.
Fraksi PPP meminta perhatian pemerintah daerah untuk melakukan peningkatan jalan atau hotmix ruas jalan di samping Terminal Empang Kecamatan Empang yang kondisinya rusak berat sepanjang 1 kilometer. Hal ini sebenarnya menjadi salah satu janji politik pemerintah saat ini pada kontestasi Pilkada. Karena itu agar dapat direalisasikan melalui APBD tahun 2022 mendatang.
Fraksi PPP meminta perhatian serius pemerintah daerah untuk melakukan rehab berat terhadap Pustu Desa Mapin Kebak Kecamatan Alas Barat karena kondisinya sangat parah dan tidak layak digunakan. Penganggaran rehab tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, meminta pengerjaan UPT Puskesmas Kecamatan Alas dipercepat sehingga selesai sesuai kontrak kerja, dengan tetap memperhatikan kualitas.
Fraksi PPP meminta pemerintah daerah melakukan pemekaran desa dan kecamatan jika memang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, semangatnya tentu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Fraksi PPP meminta pemerintah daerah memberikan perhatian kepada PTT di puskesmas dan RSUD Sumbawa maupun GTT di sekolah-sekolah agar kesejahteraan mereka lebih layak.
Di samping itu, diharapkan kepada pemerintah daerah memberikan reward kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang mampu menghasilkan PAD sesuai target atau melampaui target. Sehingga diharapkan setiap OPD akan bersaing dalam meningkatkan pendapatan daerah. Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah melalui instansi teknis untuk turun ke lapangan memantau ketersediaan pupuk dan harga pupuk juga obat-obatan yang disinyalir mahal di pasaran. (SR)
