MATARAM, samawarea.com (16 Agustus 2021)
Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc,. menegaskan agar organisasi perangkat daerah (OPD) merespon secara cepat semua keluhan dan aduan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya, pada acara serah terima Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, dari H. Sahdan, ST., MT., kepada Ir. Ridwansyah, M.Sc., MM., M.Tp, Senin (16/8/2021).
Menurutnya, salahsatu hal yang sering dikeluhkan oleh masyarakat di media sosial dan secara langsung adalah terkait infrastruktur yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Jalan rusak, irigasi ataupun got tersumbat dan sebagainya, semuanya Dinas PUPR. Karena masyarakat di bawah tidak ingin tau apakah itu jalan desa, jalan tani, dan jalan provinsi. Apakah wewenang kabupaten kota. Yang dipertanyakan masyarakat adalah mana tanggung jawab seorang gubernur,” kata mantan Anggota DPR RI ini.
Ia menilai selama ini PUPR merupakan OPD yang paling lambat merespon keluhan masyarakat di media sosial. “Saya setiap hari memantau dan mejawab semua keluhan itu, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas didengar, namun tidak satupun direspon oleh PUPR,” sesalnya.
Sekarang ini, ada istilah revolusi peningkatan harapan. Menjabat sebagai kepala daerah, baik itu bupati, walikota maupun gubernur hingga presiden beda dengan era sebelum reformasi. Masyarakat di dusun, desa-desa hingga pelosok karena didatangi langsung, memiliki harapan yang tinggi kepada pemimpin yang dipilihnya.
“Tidak lagi feodal seperti dulu, tetapi harus segera merespon dan menanggapi semua aduan dan keluhan masyarakat,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa seorang pimpinan dituntut pengembangannya lebih untuk merespon keinginan publik secara cepat.
Sementara itu, Kadis PUPR yang baru dilantik, Ir. Ridwansyah, M. Sc., MM., M.Tp, mengatakan di PUPR ada 454 PNS dan 450 non ASN, dengan motto bekerja keras, bergerak cepat dan berpindah tempat, akan mengawal pembangunan infrasruktur di NTB. “Saya bersama Pak Sahdan pernah bekerjasama selama 5 tahun, hati dan dedikasi kami sejak awal ada pada dinas PUPR ini,” kata mantan Asisten 2 Setda Provinsi NTB ini.
Sehingga program dan pekerjaan yang belum rampung dan menjadi keluhan masyarakat akan segera diselesaikan dan direspon dengan cepat. “Tentunya membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh kepala daerah dan steakholder yang ada,” tutupnya.
Hal yang sama disampaikan mantan kadis PUPR H. Sahdan, ST., MT., menyampaikan bahwa kehadiran gubernur pada kegiatan seperti ini merupakan spirit untuk ASN. “Untuk terus bekerja maksimal dalam membangun daerah, maka semangat ini akan dijadikan motifasi untuk menyelesaikan semua program dan target di BPBD Provinsi NTB,” pungkasnya. (SR)
