LOMBOK BARAT, samawarea.com (22/7/2020)
Kunjungan kerja (kunker) lima perwakilan elemen negara ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), menyoroti berbagai hal yang urgen dalam pembangunan dan penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam kesempatan bersilaturrahmi dengan para tokoh NTB, Selasa (21/7), di Killa Hotel Senggigi, Lombok Barat, para pejabat negara hingga daerah mengupas tuntas beberapa fenomena mulai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, hingga perhelatan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2020.
Menanggapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Desember mendatang, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono kembali menegaskan bahwa Polri dan TNI sebagai dua saudara kembar telah berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan Pilkada. “Terkait Pilkada dengan segala perbedaan yang dialaminya dan akan digelar Desember mendatang, di situ timbul kesamaan dari Polri sebagai penjaga dan pemelihara keamanan dalam negeri dengan TNI selaku penjaga dan pemelihara teritorial. Artinya, TNI dan Polri siap mengamankan setiap tahapan Pilkada Serentak tahun 2020,” tegasnya.
Dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang, Polri dengan bertitik tolak pada pengalaman pilkada sebelumnya dan setelah melalui berbagai kajian, menyiapkan beberapa strategi pengamanan yang dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan TNI. “Polri telah siapkan SOP (Standar Operasional Prosedur, red) untuk Pam Pilkada, dengan harapan pelaksanaan Pilkada Serentak mendatang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” ujar Wakapolri.
Menurut Wakapolri, sejak ditabuhnya genderang reformasi pada 1998 silam, demokrasi di Republik ini mengalami perubahan yang sangat drastis dan meniupkan angin kebebasan dan berhembus kencang dalam 20 tahun terakhir. “Sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini sudah banyak yang kita lakukan dengan bebas, dan kita harus paham bahwa sudah 20 tahun kita mengalami perubahan yang harus kita akui memang masih belum sempurna,” kata Komjen Gatot. “Namun perlu kita semua ingat, bahwa kebebasan yang dimaksud dalam negara demokrasi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya. Artinya, ada norma dan aturan yang harus diikuti serta dipatuhi , sehingga kebebasan itu tidak diartikan sebagai main hantam kromo,” tambahnya.
Untuk diketahui, dalam kesempatan silaturrahmi tersebut, selain Wakapolri hadir pula Menkopolhukam Prof. Mahfud MD, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Depdagri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI yang juga memberikan tanggapan dan jawaban berbagai statemen dan pertanyaan, yang disampaikan para akademisi, tokoh agama dan masyarakat (togama), tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh organisasi masyarakat NTB. (SR)
