Penarikan Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Tahun 2014
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (30/5/2020)
Biaya pemeriksaan cepat (rapid test) Covid-19 di RSUD Sumbawa menjadi polemik. Ada yang menilai penarikan biaya Rp 590 ribu per orang untuk sekali rapid test, terlalu mahal. Ada juga yang menuding penarikan itu tanpa dasar hukum yang jelas. Anggapan lainnya, harusnya biaya rapid test digratiskan karena bahan atau alat rapid test diperoleh dari bantuan pemerintah. Bahkan ada yang menuding pihak RSUD Sumbawa aji mumpung dengan berbisnis di tengah pandemic Corona. Yang mengerikan lagi, bukan hanya tudingan, tapi ada pihak yang membawa persoalan itu ke ranah hukum. Selain diduga sarat dengan pungutan liar, juga sangat memberatkan masyarakat yang saat ini sudah terdampak Corona, baik dari sisi kesehatan maupun social ekonomi.
Menanggapi berbagai tudingan miring ini, Direktur RSUD Sumbawa, dr. Dede Hasan Basri yang ditemui khusus samawarea.com di ruang kerjanya, Sabtu (30/5/2020), membantahnya. Ia memberikan klarifikasi bahwa penarikan biaya rapid test ini berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Tahun 2014. Artinya pemeriksaan menggunakan sistem rapid test ini bukan hal baru, dan ini sudah lama dilakukan RSUD Sumbawa untuk rapid test demam berdarah, malaria, Hepatitis B, HIV, Chikungunya, dan sekarang Covid-19. Dalam rapid test Covid-19 ini menggunakan antibodi IgM (Imuno Globulin M) dan IgG (Imuno Globulin G). Dalam Perbup 2014 itu, tarif IgM Rp 357.000 dan IgG (meski tidak tertera harga) sebenarnya sama dengan IgM Rp 357.000. Dalam Perbup itu juga diatur tarif pendaftaran, rekam medis dan surat keterangan sehat. Jika ditotalkan biayanya Rp 786.500. Apabila penarikan biaya ini didasarkan pada Perbup 2014, pastinya lebih mahal daripada penarikan biaya rapid test Covid saat ini sebesar Rp 590.000. RSUD Sumbawa mengambil kebijakan memangkas biaya yang seharusnya Rp 786.500 menjadi Rp 590.000. Ini dilakukan karena RSUD Sumbawa mendapatkan bahan untuk Rapid Test Covid dengan harga lebih murah tanpa mengurangi kualitas yang sesuai standar WHO. Sebab dalam bahan rapid test yang dibeli RSUD Sumbawa kepada distributor sudah mengandung IgG dan IgM, sehingga dari negosiasi harga menjadi lebih murah. “Kalau kita terapkan atau berpatokan sesuai Perbup pasti lebih besar lagi biayanya. Karena bahan yang kami peroleh lebih murah, maka biaya yang diatur Perbup kami pangkas. Jika nanti kami mendapat bahan yang harganya lebih murah lagi dengan kualitas yang sama, maka biaya rapid test covid bisa lebih murah lagi. Dan akan kami umumkan ke public,” jelas direktur inovatif ini.
Untuk diketahui, pemeriksaan rapid test Covid yang dilakukan RSUD Sumbawa tidak menggunakan stik seperti umumnya yang dilakukan Gugus Tugas Penanganan Covid saat melakukan tracing contact di lapangan. Pemeriksaan rapid test di RSUD menggunakan serum yang tingkat akurasinya jauh lebih baik dari stik. “Kami melakukan pemeriksaan rapid test menggunakan serum standar WHO. Hasilnya 99 persen akurat, dan hasilnya diperoleh dalam waktu 1-2 jam,” ujar dr Dede.
Mengenai tudingan Rapid Test di RSUD Sumbawa terbilang mahal, dr Dede mengakui sebaliknya. Jika dibandingkan dengan RSUD lain di NTB, RSUD Sumbawa paling murah. Beberapa rumah sakit di daerah lain menarik biaya rata-rata Rp 650.000. Dan biaya rapid test di RSUD Sumbawa bisa turun tergantung dari harga bahan yang diperoleh dari distributor. Ketika harga bahan murah, maka biaya rapid test juga ikut berkurang. Bahkan biaya Rapid Test bagi pasien RSUD Sumbawa bisa digratiskan, jika ada bantuan dari pemerintah pusat dan daerah. “Sampai detik ini, serupiah pun kami belum mendapat bantuan anggaran untuk rapid test dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Apabila ada bantuan itu, detik ini juga biaya rapid test digratiskan,” tandasnya, seraya menambahkan, khusus untuk pasien yang memiliki gejala Covid seperti PDP, rapid testnya tetap digratiskan.
Sejauh ini diakui dr. Dede, yang ada hanya bantuan APD dari SMA Negeri 3 Sumbawa, Dikes Sumbawa, PT Posindo, PT Sanjaya, Bina Bakti, dan Ikatan Apoteker Indonesia. Sedangkan untuk bantuan bahan Rapid test, tidak ada samasekali baik dari swasta apalagi dari pemerintah. Memang ada bantuan sebanyak 8 stik rapid test. Tapi itu tidak digunakan, karena spesialis RSUD Sumbawa lebih memilih menggunakan serum mengingat tingkat akurasinya yang bagus dan sesuai standar WHO. (JEN/SR)
