Gelar Aksi Demo di Gedung DPRD, Sampaikan 9 Masalah
SUMBAWA BESAR, SR (19/2/2019)
Puluhan pedagang Pasar Seketeng yang sementara ini direlokasi di Taman Kerato Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, menggelar aksi demo di Gedung DPRD Sumbawa, Selasa (19/2). Dalam aksinya mereka menyampaikan sedikitnya 9 permasalahan selama mereka ditempatkan di lokasi relokasi tersebut. Para pedagang yang sebagian besar ibu-ibu ini diterima Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP didampingi dua pimpinan lainnya, Muhammad Yamin SE., M.Si dan Kamaluddin ST M.Si. Ketiganya menggelar pertemuan menghadirkan sejumlah ketua komisi, fraksi dan beberapa anggota DPRD.
Di hadapan wakil rakyat ini perwakilan pedagang, Rocky yang didampingi Kamaluddin menyebutkan beberapa permasalahan tersebut. Pertama, para pedagang saat membangun lapak, memasukkan tanah urug dengan menggunakan anggaran swaadaya. Meski ada lapak yang disediakan pemerintah, para pedagang tidak yakin akan bertahan lama karena terbuat dari bambu dan beratap terpal. Kedua, terjadi pengkotak-kotakan pedagang dengan munculnya pasar desa. Pasar desa ini mulai ada di lokasi yang sama bersamaan dengan relokasinya pedagang Pasar Seketeng di Taman Kerato. Lokasi Pasar Desa berada di depan gapura sebagai pintu masuk utama, membuat pedagang Pasar Seketeng yang berada di dalam merasa sangat dirugikan. Ini disebabkan para pembeli tidak masuk ke dalam karena semua kebutuhan sudah tersedia di Pasar Desa yang berada di depan galura pintu masuk utama. Ketiga, buruh-buruh dari Pasar Seketeng hampir tidak diizinkan masuk, itupun setelah perdebatan sengit Ketua Buruh, Rocky dengan pengelola pasar Taman Kerato. Keempat, lahan parkir samasekali tidak memberi ruang kepada para tukang parkir Pasar Seketeng, padahal itu satu-satunya mata pencaharian para tukang parkir tersebut. Kelima, instruksi langsung Gubernur untuk menutup Gerbang Pasar Desa Kerato dan memasukkan semua pedagang ke dalam (pasar pemerintah) diabaikan pedagang pasar desa. “Jangankan ditutup malah memperbanyak lapak-lapak di Pasar Desa Kerato. Kami dari pedagang Pasar Seketeng yang berada di pasar pemerintah sudah 7 hari ini mengalami kerugian tenaga, waktu dan uang,” imbuhnya.
Masalah keenam, air limbah tidak setiap hari disedot sehingga menimbulkan bau yang sangat menyengat. Mengingat biaya sedot limbah yang menggunakan yang besar yaitu sekali sedot untuk satu sumur Rp 500 ribu. Di Pasar Kerato ini hanya ada dua sumur, itupun sehari disedot dua kali. Untuk anggaran sedot limbah menelan anggaran Rp 2 juta per hari. Pemerintah pernah berdiskusi dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seketeng mengenai masalah ini. Dalam diskusi itu, pemerintah mengaku tidk mampu membiayai limbah itu dan menyerahkannya kepada para pedagang. Hal tersebut membuat pedagang bingung, mengingat kondisi dagangan yang sepi karena adanya pasar desa. Ketujuh, adanya campur tangan preman dalam penempatan lapak. Bahkan di wilayah yang harus steril dari pedagang karena akan ditempatkan container sampah dan WC umum, justru kini terisi karena dibekingi preman. Meski pemerintah melarang, mereka tetap membangun lapak di lokasi steril itu.
Kedelapan, beberapa kali pihak Karang Taruna setempat, mengutarakan bahwa sesungguhnya mereka menolak keberadaan para pedagang dari Pasar Seketeng dengan alasan merusak lingkungan Taman Kerato. Terakhir, para pedagang mengemukakan sejak adanya Pasar Seketeng puluhan tahun lalu, tidak pernah sekalipun Karang Taruna Seketeng atau pemuda Seketeng ikut campur mengatur pasar. Karena itu para pedagang meminta pemerintah untuk mengembalikan mereka ke Pasar Seketeng hingga pengerjaan revitalisasi mulai dilakukan. Atau mereka dipindahkan ke lokasi lain seperti Unter Ketimis dan lainnya yang lebih representatif. Mereka juga meminta agar pemerintah dapat bersikap tegas mengatasi persoalan tersebut termasuk membersihkan para preman yang selama ini kerap mengintimidasi para pedagang Pasar Seketeng. “Kami minta ditempatkan polisi dan Satpol PP. Tidak tegas para preman, pedagang yang ada di gerbang dimasukkan, dan gerbang ditutup total,” teriak ibu-ibu. (JEN/SR)
