SUMBAWA BESAR, SR (14/11/2018)
Pembangunan Embung Desa—Cekdam Kokar Gali di wilayah Kecamatan Maronge, diprotes warga. Selain dinilai untuk kepentingan keluarga, cekdam yang merupakan program prioritas pemerintah daerah yang seharusnya dihajatkan untuk masyarakat banyak ini juga dikerjakan tanpa ada sosialisasi dengan petani sekitar.
Seperti disampaikan Samsun perwakilan petani kepada Penjabat Kepala Desa Maronge M Sigiartha yang didampingi Sekdes, Ketua BPD dan TPK di kantor Desa Maronge. Ia menyatakan bahwa para petani menolak keberadaan fasilitas yang dibangun bukan pada tempatnya. Sebab embung desa itu hanya dimanfaatkan oleh orang tertentu dengan koleganya. Sebagaimana diketahui, ungkap Samsun, yang mengusulkan adalah salah seorang staf desa. Para petani tidak mengetahuinya karena sebelumnya tidak ada sosialisasi. Jika petani setempat mengetahuinya maka titik kelayakan pembangunannya bisa ditetapkan secara bersama-sama. “Kenyataan di lapangan bangunan sudah rampung, padahal banyak lahan lain yang lebih layak dan pas sehingga keberadaan embung itu bisa dirasakan manfaatnya oleh petani secara luas. Ini sarat kepentingan keluarga tanpa memperhatikan rakyat paling bawah. Jadi kami sangat kecewa,” sesalnya.
Menanggapi protes ini, Penjabat Kepala Desa Maronge M. Sugiarha mengaku bahwa dirinya baru menjabat sebagai Penjabat Kades Maronge. Ia tidak tidak mengetahui permasalahan itu dari awal. Untuk itu Sugiarta berjanji akan mengundang semua stakeholder terkait untuk mengetahui seperti apa proses yang dilakukan untuk penentuan titik lokasi pembangunan embung. Namun Sugiartha meminta agar persoalan ini dapat dicarikan solusu salah satunya membuat usulan baru melalui Musrembang.
Sementara Ketua BPD Desa Maronge, Burhanuddin B mengakui bahwa usulan pembangunan embung desa itu adalah satu-satunya dalam usulan. Embung yang dibangun itu memiliki daya tampung air yang hanya bisa mengairi 5 hektar lahan. Dan keberadaan embung desa tersebut sudah menjadi program utama Bupati Sumbawa yang dimulai tahun ini. Selaku Ketua BPD, Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang menyampaikan protes. “Melalui pertemuan ini kita sama-sama meluruskan persoalan. Kami mengaku salah dan kedepannya lokasi pembangunan embung diawali dengan cara disurvey untuk menentukan titik mana yang layak dibangun embung dan bisa dimanfaatkan petani lebih luas,” kelas Bho sapaan akrabnya.
Sumber lain yang enggan disebutkan identitasnya mengatakan pembangunan Cekdam itu dibangun di lahan pribadi oknum tertentu yang disinyalir hanya dimanfaatkan untuk kepentingan air minum ternak, bukan untuk lahan pertanian. Jadi wajar mengundang protes karena keberadaannya tak dirasakan para petani sekitar. Meski demikian sumber ini berharap ke depan kepada pemerintah untuk meluncurkan program pembangunannya yang keberadaan dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat banyak. (BUR/SR)
