Dikpora Bima Perkuat Dugaan Ijazah Palsu Oknum Kades Padesa

SUMBAWA BESAR, SR (30/08/2018)

Penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Sumbawa telah balik dari Kabupaten Bima. Penyidik ini baru meminta keterangan Kadis Dikpora Bima untuk memastikan ijazah yang digunakan Kades Padesa Kecamatan Lantung, Syaharuddin yang baru saja dilantik ini, palsu atau tidak.

Kapolres Sumbawa yang dikonfirmasi SAMAWAREA melalui Kasat Reskrim, AKP Zacky Maghfur SIK, Rabu (29/8) sore, mengakui tim yang diutus telah meminta keterangan pihak-pihak terkait di Dinas Dikpora Bima. Hasil pemeriksaan, Dikpora Bima tidak pernah menerbitkan ijazah Paket B yang dikantongi Syaharuddin saat mencalonkan diri pada pemilihan Kades Padesa. Fisik ijazah yang diterbitkan Dinas Dikpora Bima berbeda dengan fisik maupun format ijazah yang dimiliki Syaharuddin. Dan yang bertandatangan di ijazah milik oknum kades itu adalah Kadis Drs. A. Zubair HAR, padahal saat itu yang bersangkutan belum menjabat sebagai Kadis. “Jadi ijazah yang dimiliki dan digunakan oknum Kades Padesa Kecamatan Lantung untuk persyaratan menjadi calon Kades, sangat kuat diduga palsu,” tegas perwira ramah ini.

Saat ini untuk memperkuat proses penyidikan, lanjut Kasat Zacky, pihaknya masih mendalami keterangan saksi yang sebelumnya sudah pernah diperiksa. Selain itu akan meminta keterangan ahli pidana. Demikian halnya dengan kejaksaan akan dikoordinasikan terkait unsur dan pasal mana yang akan dikenakan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Ikhsan Safitri mengakui Kades Terpilih Padesa memang terindikasi menggunakan ijazah tidak sah atau palsu. Namun pihaknya tidak memiliki alasan untuk tidak melantik Kades tersebut. Sebab kajian hukumnya mengatakan bahwa kades terpilih harus segera dilantik. Mengenai adanya persoalan hukum, menurutnya, itu ranah yang berbeda. Adanya indikasi ini akan dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Jika nantinya dari keputusan pengadilan sudah inkrach dan menyatakan yang bersangkutan bersalah, maka barulah dilakukan pemberhentian.

Bakal Ikut Jejak Oknum Kades di Alas dan Oknum Anggota DPRD KSB

Sementara gudang data SAMAWAREA sempat meliris kasus serupa yang penggunanya dijebloskan dalam penjara dan terpaksa jabatan yang melekat pada dirinya dicopot. Seperti kasus oknum Kades di wilayah barat Sumbawa berinisial DM. Oknum ini terbukti menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilkades dab berhasil terpilih. Pasca pelantikan, dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan dalam penjara. Selain itu jabatan kadesnya dicopot.

Ada juga oknum anggota DPRD KSB berinisial SUK, tahun 2015 lalu. SUK terbukti menggunakan ijazah paket C palsu ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPRD KSB. Sebelumnya pada proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Sumbawa Benny Purba SH menghadirkan lima orang saksi yaitu Mantan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Drs A Zubair M.Si, Kepala PKBM Diwu Ompo Kecamatan Monta Kabupaten Bima Munawir, staf Dinas Dikpora Bima Mustamin, Staf Dikpora NTB Rumaidi, dan pembuat ijazah Muhlis. Semua saksi termasuk mantan Kadis Dikpora Kabupaten Bima, Drs A Zubair M.Si memastikan tidak ada atas nama SUK yang diketahui mengikuti ujian Paket C Tahun 2010 dari PKBM Diwu Ompo. Akibatnya SUK dicopot dari anggota DPRD KSB periode 2014—2019. Selain SUK, ditetapkan dua tersangka lain yakni NR alias Deo, salah satu orang dekatnya yang diduga ikut memberikan bantuan untuk penerbitan ijazah palsu milik SUK dan MS oknum pegawai honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bima yang juga berperan mendapatkan ijazah tersebut. SUK dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 69 ayat 1 jo pasal 69 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sedangkan NR alias Deo dijerat pasal 263 ayat 1 jo pasal 56 ke-2 KUHP jo pasal 67 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo pasal 56 ke-2 KUHP. (SR)