SUMBAWA BESAR, SR (03/04/2018)
Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-68 dan HUT Satuan Perlindungan Masyarakat ke-56 Tahun 2018 tingkat Provinsi NTB dipusatkan di Kabupaten Sumbawa. Puncaknya Senin (2/4) kemarin digelar upacara di Halaman Kantor Bupati Sumbawa. Hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Bupati Sumbawa beserta Ketua TP PKK, Pimpinan DPRD Sumbawa, Anggota Kabupaten Sumbawa, Sekda dan para Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Pol PP Nusa Tenggara Barat beserta jajaran, Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se NTB, dan Pimpinan OPD se Kabupaten Sumbawa.
Menariknya dalam acara puncak itu digelar berbagai macam atraksi atau demonstrasi keterampilan dan ketahanan fisik anggota Satpol PP Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, mulai dari yang lembut hingga keras. Yang mengerikan, perwakilan Satpol PP Bima, melakukan demontransi adu kepala. Bahkan di antara mengadu kepalanya dengan tiang bendera yang terbuat dari besi. Sedangkan anggota Pol PP Sumbawa mendemontrasikan kekuatan dengan memecahkan benda-benda keras dengan tangan kosong, termasuk menampilkan bela diri sebagai lambang ketahanan fisik anggota Pol PP. Demontrasi ini dilembutkan dengan penampilan Drumband Gita Sabalong Samalewa Pemkab Sumbawa.
Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc.,P.hD menyatakan bahwa Tahun 2018 adalah tahun politik. Di tahun ini, ada dua agenda besar nasional yang akan digelar yakni pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan tahapan pemilihan legislatif serta pemilihan Presiden Tahun 2019 yang juga digelar bersamaan. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat menjadi penting di tahun politik. Satpol PP dan Satlinmas harus ikut mengawal dua agenda nasional tersebut. Kesiapsiagaan harus lebih ditingkatkan. Adapun tema yang diambil pada peringatan HUT Satpol PP ke 68 dan juga Satlinmas ke 56 Tahun 2018 adalah “Satpol PP dan Satlinmas Siap Mengawal Pilkada Serentak 2018”. Tema tersebut mengandung arti, Satpol PP dan Satlinmas harus lebih siaga di tahun politik ini. Sebagai Perangkat daerah, Satpol PP dan Satlinmas akan ikut terlibat langsung mengawal pesta demokrasi, terutama Pilkada. Keterlibatan Satpol PP dan Satlinmas, memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat tetap terjaga, dengan lebih meningkatkan lagi kesiapsiagaannya, dengan meningkatkan upaya deteksi dini, sehingga potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bisa diantisipasi.
Disampaikan pula bahwa dalam menjalankan tugas manjaga dan melindungi masyarakat, Satpol PP dan Satlinmas harus tetap berpedoman pada aturan yang ada, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Sementara bagi Satlinmas, berpedoman pada Permendagri No. 10 tahun 2009 tentang penugasan Satlinmas dalam menangani ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Penyelenggaraan Pemilu. Terkait hal tersebut, diminta kepada Gubernur agar mengkoordinasikan Bupati, Wali Kota di daerah massing-masing untuk mengambil langkah-langkah, dengan lebih mengintensifkan koordinasi, komunikasi dan sinergi dengan instansi terkait seperti KPUD, Bawaslu, TNI, Polri dan Kesbangpoldagri. (JEN/SR)
