SUMBAWA BARAT, SR (13/04/2017)
Salah satu janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat adalah memberikan seragam gratis bagi siswa mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Namun janji itu tidak akan dilaksanakan pada Tahun 2018 khususnya untuk pelajar SMA sederajat. Pasalnya, berbenturan dengan aturan baru bahwa kewenangan untuk pengelolaan SMA sepenuhnya menjadi kewenangan pusat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi. “Tahun ini kita berikan seragam gratis untuk para pelajar SMA sederajat, tapi tahun depan sudah tidak lagi dianggarkan mengingat kewenangan pengelolaan SMA sudah beralih ke Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perubahan dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintah Daerah,” jelas Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST dalam acara coffe morning dengan jajaran pers di Ruang Sidang I Setda KSB, Rabu (13/4).
Ini sebenarnya sangat miris bagi daerah, karena penarikan kebijakan kewenangan itu sangat merugikan daerah. Pasalnya provinsi memiliki wilayah yang luas dan pengelolaan SMA/SMK pasti sangat banyak sehingga Wabup meragukan kemampuan Pemprov dalam pengelolaan SMA karena akan tidak maksimal.
Saat ini ungkap Wabup, Provinsi akan membuat UPTD di masing-masing daerah dengan jumlah pegawai yang terbatas. Sebelumnya ketika masih menjadi kewenangan kabupaten pegawainya sangat banyak, dan akses yang dekat, tapi masih terdapat kekurangan. Lalu bagaimana dengan propinsi yang hanya menempatkan 4 pegawainya untuk mengurus begitu banyak sekolah (SMA/SMK) dengan jarak yang cukup jauh. Sudah pasti akan alam dalam mengambil kebijakan. “Jadi kami merasa pesimis propinsi dapat mengelola SMA ini secara maksimal,” tukasnya.
Melihat kondisi ini, pihaknya selaku pemerintah kabupaten tidak bisa berbuat banyak apalagi melakukan intervensi dalam bentuk apapun termasuk anggaran. Meski daerah memiliki anggaran terbatas namun bisa memahami mana yang skala prioritas. Salah satunya pemenuhan SPM, mengingat siswa-siswi SMA/SMK adalah putra daerah yang akan meneruskan estafet kepemimpinan daerah kelak. “Kan percuma nantinya SD dan SMP-nya bagus dan ditata rapi, tapi pas di SMA tidak disambut dengan pola pengajaran yang bagus pasti akan berdampak pada kualitas siswa itu sendiri,” imbuhnya.
Ia berharap persoalan ini menjadi perhatian semua pihak secara serius, baik pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan. Soalnya masalah generasi penerus berkaitan erat dengan masa depan suatu daerah. (HEN/SR)
