MATARAM, SR (23/03/2017)
Ternyata banyak potensi pajak di Kabupaten Bima dan Dompu yang belum ditarik secara maksimal. Terutama pajak kendaraan dinas (Randis). Hal ini terungkap dari hasil kunjungan kerja Komisi III DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Kantor Samsat Bima dan Dompu. Hal ini diakui Ketua Komisi III DPRD NTB, H Johan Rosihan ST, Kamis (23/3).
Disebutkannya, di Dompu tercatat sekitar 1.500-an Randis, hanya 600-an yang bisa ditarik pajaknya, selebihnya 900-an pajaknya belum terbayar. Hal ini terjadi lantaran kelengkapan surat-surat kendaraan tidak dipegang oleh pemegang kendaraan. Kemudian, ada pengadaan kendaraan dalam jumlah besar merk China yang efektif penggunaannya hanya setahun, setelah itu rusak dan tidak terlacak serta pengalih-fungsian dari pengadaannya. “Inilah yang kami sayangkan, akibat pelelangan surat kendaraan tidak jelas keberadaannya. Selain itu, banyak kendaraan yang sudah mangkrak di kantor aset tidak digunakan lagi namun masih tercatat sebagai potensi,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Kondisi ini juga terjadi untuk kendaraan umum. Menurut Legislator Udayana yang akrab disapa Bang Jo ini, banyak potensi yang tidak sesuai dengan realisasi. Masyarakat sangat mudah memiliki sepeda motor karena uang mukanya yang sangat murah. Namun masyarakat sulit membayar cicilan (angusran) sehingga sebagian besar kendaraan itu ditarik pihak dealer. “Persoalan ini semua sudah kami diskusikan dengan Samsat setempat,” kata Bang Jo.
Hasil diskusi, Komisi III mendorong Samsat di Dompu merancang adanya keterlibatan aparat desa dengan insentif tertentu dalam proses penagihan pajak kepada wajib pajak. Selanjutnya, perlu dibangun Drive Thrue di Dompu dan Calabai. Konsekwensinya ada tambahan mobil operasional untuk menjangkau wajib pajak yang lokasinya jauh di pelosok, sehingga potensi pajak bisa maksimal. “Pelayanan juga harus dimaksimalkan,” demikian Johan Rosihan, Anggota DPRD NTB Dapil 5 Sumbawa-KSB ini. (NA/SR)
