MATARAM, SR (09/01/2017)
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Muhammad Amin berharap pemerintah daerah ikut dilibatkan dalam setiap kebijakan strategis nasional yang menyangkut ekonomi, sosial, dan politik. Dia mencontohkan soal penerapan PP nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP Kendaraan Bermotor. Terlebih kenaikannya terjadi dalam rentang waktu yang cukup bersamaan dengan BBM, dan tarif dasar listrik. Menurutnya, dalam kebijakan ini, minimal kepala daerah setingkat gubernur diajak bicara terlebih dahulu sebelum memutuskan.
Ia menambahkan, banyak masyarakat di daerah yang berimbas langsung akibat sejumlah kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. “Kenapa kepala daerah tidak dilibatkan, kebanyakan ada kebijakan pusat langsung diminta untuk dilaksanakan. Sebaiknya kalau strategis yang menyangkut sosial, ekonomi, dan politik libatkan kepala daerah minimal gubernur,” ujarnya di Mataram, NTB, Senin (9/1).
Kebijakan perubahan tarif akan berdampak pada sektor lain seperti kenaikan harga transportasi, bahan pokok, dan tentu berkontribusi pada naiknya inflasi. “Begitu inflasi terjadi maka berat kita turunkan angka kemiskinan, padahal kita sudah turun (angka kemiskinan),” lanjutnya.
Ia berharap, kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat tidak justru berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan. Kebijakan seperti ini sebaiknya dikaji secara komprehensif mengingat angka kenaikan cukup signifikan. Selain itu, sosialisasi secara matang juga perlu dilakukan agar masyarakat tidak kaget. “Ini harus disosialisisasi, kaji secara komprehensif, apalagi naiknya drastis, dan diberlakukan secara bertahap, ini pasti berdampak dan memberatkan warga kita,” paparnya. Kalau sudah diputuskan, kata Amin, tinggal bagaimana pemerintah baik pusat maupun daerah mencari jalan keluar atas dampak yang ditimbulkan dari kenaikan ini.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2016 mencapai 786 ribu orang atau 16,02 persen. Kepala BPS NTB Endang Tri Wahyuningsih mengatakan, jumlah penduduk miskin ini berkurang 17,9 ribu orang atau 0,46 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 yang sebesar 804 ribu orang atau sebesar 16,48 persen.
Endang menambahkan, selama periode Maret hingga September 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan juga berkurang sekitar 6,4 ribu orang. Pun dengan jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan yang berkurang sebanyak 11 ribu orang dari 419 ribu orang pada Maret 2016 menjadi 407 ribu orang pada September 2016. “Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan,” ungkapnya dalam jumpa pers di Kantor BPS NTB, Mataram, beberapa waktu lalu. (NA/SR)
