Operasi Intelijen Dugaan Penyimpangan Dana Kapitasi Dihentikan

SUMBAWA BESAR, SR (19/12/2016)

Pengumpulan data (Puldata) dugaan penyimpangan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, dihentikan. Hal ini setelah Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sumbawa tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang menyebabkan terjadinya kerugian negara. “Laporan kasus ini belum bisa kami naikkan ke tahap penyelidikan, karena kami belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum,” tegas Kajari Sumbawa yang dikonfirmasi SAMAWAREA melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Erwin Indrapraja SH MH, Senin (19/12).

Sebelumnya, ungkap Erwin, pihaknya membentuk tim operasi intelijen sejak 20 Juli 2016 untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan sejumlah saksi. Ada sekitar 23 orang saksi yang diundang untuk dimintai keterangan di antaranya Kepala Dinas Kesehatan, kepala puskesmas penerima alokasi dana, Kepala BPJS Sumbawa, kepala gudang farmasi, dan bendahara. Hasilnya, pengalokasian dan pemanfaatan dana kapitasi sebesar Rp 2,717 miliyar ini sudah sesuai peruntukkannya. Misalnya, dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Presiden RI No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Penmerintah. “Berdasarkan pasal 12 ini, tim sudah menganalisa secara yuridis bahwa dana kapitasi sudah digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Jadi, apa yang diduga selama ini bahwa ada dugaan penyimpangan ternyata belum ditemukan. Dari dokumen yang kita terima maupun keterangan para saksi, dana itu sudah sesuai penggunaannya,” jelasnya.

Untuk diketahui, dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ini langsung ditransfer Dinas Kesehatan ke rekening 25 puskesmas. Penggunaannya juga sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran dan telah dipertanggungjawabkan. Meski demikian jika dalam perjalanan waktu ditemukan ada bukti baru, kasus ini akan dibuka kembali.

Seperti diberitakan, dana kapitasi Puskesmas di Kabupaten Sumbawa Tahun 2013—2014 diusut jaksa setelah menerima informasi dari masyarakat. Dalam hal ini puskesmas di Sumbawa memiliki peserta BPJS dan BPJS mandiri. Dana kapitasi ini disalurkan dan dikelola melalui rekening BPJS yang besarnya untuk masing-masing puskesmas beragam. (JEN/SR)