MATARAM, SR (22/09/2016)
Desakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD NTB untuk segera membentuk Pansus Bank NTB, langsung mendapat respon positif dari sejumlah fraksi lainnya. Pasalnya parlemen Udayana ini merasa kecewa dengan kinerja bank kebanggaan daerah ini. Banyak kejanggalan yang terjadi. Mulai dari indikasi adanya pelanggaran Perda, jasa produksi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, tidak transparan dan melemahnya konstribusi Bank NTB terhadap daerah. Akhirnya pimpinan DPRD setempat, TGH Mahali Fikri mengetok palu resmi dibentuknya Pansus Bank NTB.
Sebelumnya Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST mengatakan, pembentukan Pansus itu agar bisa mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan yang terjadi di Bank NTB. Ada hal yang mengejutkan soal realisasi di tahun anggaran sebelumnya yakni menurunnya target penerimaan dari Bank NTB sebesar 44,76% atau senilai Rp -24,290 Milyar. Padahal di saat yang sama pada pos pembiayaan pengeluaran direncanakan penyertaan modal Bank NTB sebesar Rp 15 Milyar. Itu terjadi karena kecendrungan tindakan yang kurang profesional dalam pengelolaan Bank NTB, bahkan tindakan yang tidak mematuhi hukum. Karenanya Johan mendesak Pemda mengevaluasi dan mengusulkan penyegaran di jajaran direksi Bank NTB, serta mengevaluasi rencana penyertaan modal.
Hal senada dikatakan Nurdin Ranggabarani SH MH dari Fraksi PPP. Nurdin Raba—akrab politisi vocal ini disapa meminta agar Pansus segera dibentuk karena masalah Bank NTB ini tidak boleh dibiarkan berlarut. “Pembentukan Pansus disetujui,” timpal Pimpinan DPRD NTB TGH Mahaly Fikri seraya mengetok palu. (NA/SR)
