SUMBAWA BESAR, SR (20/06/2016)
Ketua Ikatan Keluarga Lombok Sumbawa (IKLS), Lalu Budi Suryata SP menilai Ketua Fraksi Nasdem, asal bunyi (asbun) terkait tudingan bahwa organisasinya dipimpinnya mendapat suntikan dana dari pemerintah daerah sebesar Rp 200 juta. Tudingan itu sangat tidak mendasar serta tidak didukung data dan fakta. “Kritikan, masukan dan saran harus disampaikan secara konstruktif, faktual, edukatif (mendidik masyarakat) dan tidak asal bunyi,” kata Lalu Budi—akrab Ketua IKLS yang juga Ketua DPRD Sumbawa ini disapa.
Lalu Budi mengatakan bahwa IKLS telah berdiri selama 13 tahun. Selama itu pula pemerintah daerah (Pemda) belum pernah memberikan bantuan sepeserpun termasuk ketika dirinya menjabat sebagai Ketua IKLS yang sudah berjalan setahun ini. Sejauh ini IKLS pun belum bergerak, dan masih membenahi struktur internal. Namun demikian ketika ada bantuan dari pemerintah daerah kepada kelompok atau organisasi kemasyarakatan itu sah-sah saja dan tidak dilarang aturan.
Di bagian lain Lalu Budi juga mempertanyakan indicator eksklusifisme sebagaimana tudingan yang dialamatkan kepada IKLS. IKLS sama seperti Ikatan Keluarga Jawa, Keluarga Sumbawa, Bima—Dompu, dan lainnya. Keberadaan kelompok kemasyarakatan ini merupakan amanat UU karena di Indonesia bahkan di Sumbawa masyarakat diberikan kebebasan berserikat dan berkumpul menyampaikan pendapat secara terulis dan lisan. “Tapi kenapa IKLS yang dijadikan sampel, bahkan ingin dibubarkan,” tanyanya.
Karena itu Ia menilai sang penuding salah tafsir dan gagal paham terkait dengan keberadaan organisasi atau kelompok kemasyarakatan, sehingga mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak cerdas. Keberadaan organisasi kemasyarakatan jelas Lalu Budi, justru membantu masyarakat dalam rangka menjembatani informasi program-pogram pemerintah yang tidak tersampaikan kepada public. Dengan adanya organisasi ini transformasi informasi mengenai program pemerintah itu dengan mudah tersampaikan dan tersalurkan kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah. “Banyak informasi tentang program BPJS, bantuan social, santunan anak yatim, program sholat berjamaah dan lainnya yang mungkin tidak sampai ke akar rumput. Inilah peran dari organisasi untuk menyampaikannya,” tukas Budi.
Selain itu organisasi kemasyarakatan dibentuk sebagai bentuk kewajiban warga masyarakat yang peduli terhadap Sumbawa dalam rangka mengeliminir hal-hal berbau negative yang ada di lingkungan dan kemudian membantu program pemerintah bagi percepatan arus informasi dan pembangunan. (JEN/SR)
