SUMBAWA BESAR, SR (18/04/2016)
Pengurus Kecamatan Partai Golkar se Kabupaten Sumbawa menyampaikan pernyataan sikap dalam rangka menjaga dan memelihara solidaritas antar PK. Surat pernyataan yang dibacakan dan diserahkan kepada pimpinan DPRD Sumbawa, Senin (18/4) juga untuk menghargai dan menghormati diterbitkannya SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HM-02,11,01 Tahun 2016 tertanggal 28 Januari 2016 tentang pengesahan kembali Kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Riau Tahun 2009 yang diperpanjang selama 6 bulan untuk terselenggaranya Munas/Munaslub dalam upaya rekonsiliasi (islah) kedua kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Ada tiga poin yang tertuang di dalam surat pernyataan itu. Pertama, bahwa surat pernyataan bersama itu dibuat agar tidak ada lagi tindakan dan kebijakan yang menimbulkan konflik baru di daerah baik ucapan atau tindakan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hokum, seperti Musda dan pemberhentian kepengurusan maupun keanggotaan dari partai Golkar sebelum Munaslub yang rencananya akan digelar 7 Mei 2016 mendatang (hasil pleno) atau kemungkinan diundur 17 Mei 2016 bertempat di Bali.
Kedua, surat pernyataan bersama ini dibuat untuk para kader terbaik Golkar yang telah diberhentikan dari pengurus dan keanggotaan agar direhabilitasi karena tidak melalui proses sebagaimana mestinya dan dinilai cacat hokum. Pasalnya tidak sesuai AD/ART partai dan nafas rekonsiliasi yang diwacanakan DPP. Para pengurus Kecamatan ini menganggap pemberhentian tersebut hanya demi kepentingan pribadi yang akan merusak citra partai di mata masyarakat karena berdasarkan dendam dan kepentingan sesaat.
Ketiga, surat pernyataan bersama ini dibuat karena Musda Kabupaten Sumbawa dilaksanakan setelah Munas/Munaslub. Diminta juga agar Musda dengan PO dari DPP dan DPD I dilaksanakan secara adil dan transparan sehingga akan terbentuk kepengurusan DPD II Golkar Sumbawa yang merupakan aspirasi dari pengurus kecamatan/organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar Kabupaten Sumbawa. “Surat pernyataan ini diharapkan menjadi dasar pertimbangan bagi kepengurusan partai di tingkat kabupaten, propinsi maupun DPP Partai Golkar, dengan tetap menjaga semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan di internal partai golkar setiap tingkatan,” demikian Abdul Haji salah seorang pengurus Golkar Sumbawa. (JEN/SR)
