Sumbawa Besar, SR (15/04)
Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa kembali bergerak. Rencananya Selasa (15/4) hari ini, puluhan pejabat eselon II, III dan IV dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Beberapa di antara para pejabat ini dikukuhkan, mengisi jabatan yang lowong dan sebagian lainnya digeser. Muncul sinyalemen jika dalam gerbong mutasi tersebut tercantum nama Dr Muhammad Ikhsan Safitri—Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Sinyalemen akan dicopotnya figur berkualitas itu sudah lama beredar, dan dikait-kaitkan dengan kasus beredarnya ribuan kartu tanda penduduk (KTP) tidak sah menjelang Pemilu 2014 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Drs H Rasyidi yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (14/4) sore, mengakui adanya mutasi yang digelar Selasa hari ini. Bahkan Ia mengaku undangan pelantikan para pejabat yang dimutasi, digeser maupun dikukuhkan ini sudah mulai disebar. Namun Haji Rasyidi—akrab Sekda disapa, enggan menyebutkan siapa-siapa yang akan dimutasi. Termasuk saat ditanyakan soal sinyalemen yang beredar terkait Doktor Ikhsan. “Itu masih rahasia, lihat saja besok (hari ini, Red),” ujarnya mengelak.
Sebagian besar pejabat yang dilantik ungkap Sekda, adalah yang dikukuhkan menyusul perubahan nomenklatur beberapa SKPD, seperti Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Satpol PP ditambah Linmas, Dinas Peternakan, dan lainnya. Ada juga pejabat yang mengisi jabatan yang lowong. Sedangkan yang dimutasi diakui Sekda, hanya belasan, itupun pergeseran dari jabatan satu ke jabatan lain. Sekda juga tidak menampik adanya kepala SKPD yang ditarik menjadi staf ahli, dan sebaliknya dari staf ahli menjadi kepala SKPD. “Ini pergeseran, atau ditukar,” katanya.
Sekda membantah mutasi yang digelar ini terkesan mendadak. Menurutnya, mutasi tersebut sudah direncanakan sudah cukup lama, dan hanya baru kali ini mendapat teming yang tepat.
Bagaimana dengan penambahan jabatan Asisten ? Sekda mengaku belum dapat dilakukan karena masih menunggu petunjuk tekhnis (juknis) pelaksanaan sebagai amanat UU ASN. (*)
