Perjuangkan Nasib, Puluhan K-2 “Goyang” Kantor Bupati

Sumbawa Besar, SR (07/03)

Puluhan tenaga K-2 yang tidak lolos seleksi melakukan aksi demo ke Kantor Bupati Sumbawa, kemarin. Aksi ini dilakukan untuk mempertanyakan kejelasan status mereka yang tidak lulus seleksi.

Awalnya, mereka melakukan aksi longmarch mulai dari Lapangan Pahlawan Sumbawa, sembari berorasi. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP. Saat tiba di Kantor Bupati, massa diterima Aisten I Setda Sumbawa, Dr M Ikhsan dan Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri.

Di hadapan para pejabat ini, Endang–perwakilan demonstran mengaku sangat mencintai pekerjaannya. Karena itu mereka hanya meminta mereka tetap dipekerjakan. Dia juga mempertanyakan kapan tenaga K-2 akan direkrut kembali. “Kami tidak mau melepas baju keki ini pak,” teriaknya yang disambut yel-yel demonstrans lainnya.

Perwakilan massa lainnya, Siti mengaku di antara mereka ada yang sudah delapan tahun mengabdi. Ia berharap ada kebijakan pemerintah terhadap nasib mereka. ‘Kami saya memohon agar kami diangkat menjadi PNS,” pintanya.

Ditambahkan Hermansyah—rekannya, yang mendesak pemerintah melakukan verifikasi kembali terhadap tenaga K-2 yang lulus. Pihaknya menduga ada oknum K-2 yg diduga lulus karena melakukan manipulasi data. “Jangan menunggu data di atas meja saja, harus turun lapangan,” tuntutnya.

Hal senada disampaikan Sirajuddin, seorang guru honor. Menurutnya, sesuai aturan bupati, pihaknya harus masuk kerja pukul 07.00 Wita dan pulang pukul 14.00 Wita, dengan hanya menerima gaji 20 persen dari dana BOS. Karena itu, dia meminta kepada Bupati Sumbawa, agar mereka bisa dipulangkan ketika jam mengajar mereka selesai, sehingga dapat mencari nafkah tambahan dalam menghidupi keluarga.

Siti Juhra, honorer lainnya menyebutkan Sumbawa masih kekurangan 1.200 lebih tenaga guru. Jika mereka diberhentikan, tentu saja kekurangan guru pasti akan bertambah. Karena itu, dia mengharapkan pemerintah bisa mengambil kebijaksanaan tentang nasib mereka. ‘’Kalau kami dipecat, bagaimana nasib keluarga kami. Bagaimana juga nasib anak didik kami jika kami tinggalkan nanti,” ujarnya sambil berurai air mata.

Menanggapi hal itu Kepala BKPP Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri mengatakan, pemerintah daerah di seluruh Indonesia masih berjuang sebagaimana harapan para demonstrans. Untuk diketahui, sebut Haji Bas—sapaan akrabnya, tenaga honorer ini dipayungi dua hukum yaitu PP 48 yang menyebutkan bahwa yang masuk dalam kategori peraturan tersebut akan diangkat pada akhir 2010.

Dan PP 56 Tahun 2012, bahwa disebutkan dalam pelaksanaan tes yang diambil hanya 30 persen saja. Karena itu, diminta semua pihak untuk berdoa dan berjuang bersama, bagaimana agar keputusan pemerintah ini bisa berubah menjadi 100 persen. Jumlah tenaga honor K-2 seluruh Indoensia sekitar 600 ribu. Hanya 180 ribu atau sekitar 30 persen saja yang lulus. Sisanya kini sedang memperjuangkan nasib mereka.

Kepada yang sudah lulus, Haji Bas berjanji akan melakukan verifikasi faktual terhadap berkas yang mereka miliki. Jika ada tenaga K-2 lain yang curiga terhadap seseorang yang berkasnya keliru atau palsu, pihaknya akan segera melakukan verifikasi. “Bila terbukti tidak benar, maka kelulusannya akan kami batalkan,” tegas Haji Bas.

Di bagian lain Haji Bas mengaku sudah mempertanyakan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) terkait nasib tenaga K-2 yang tidak lulus. Dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengambil keputusan atau menjanjikan apapun sebelum ada keputusan pemerintah pusat.

Sementara itu, Asisten I Setda Sumbawa, Dr M Ikhsan meminta demonstran menunggu kebijakan pemerintah pusat selanjutnya. Kebijakan yang akan diambil pemerintah, pastinya tidak akan merugikan mereka. ‘’Untuk sementara, kami belum bisa menjawab, karena masih menunggu rencana terkait pengangkatan K-2 yg belum lulus,” paparnya.

Ia berharap para demonstran kembali bekerja ke tempatnya masing-masing. Sebab mereka belum diberhentikan, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah kembali melakukan seleksi. ‘’Saya tidak membuat janji, tapi pasti ada kebijakan untuk tes kembali,” imbuh Ikhsan.

Karena itu, dia mengajak semua tenaga K-2 yang tidak lulus seleksi untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. “Jangan sampai terprovokasi dan melakukan tindakan anarkis, seperti yang terjadi di daerah lain,” himbaunya.

Terkait verifikasi faktual data tenaga K-2 yang lulus, akan dilakukan secara terbuka. Apabila ada yang terbukti bersalah, maka akan langsung ditindak. Mengenai tenaga honorer K-2 yang ditempatkan di sekolah-sekolah, tentu saja sangat dibutuhkan. Tidak mungkin mereka diizinkan untuk pulang terlebih dahulu jika masih dibutuhkan. Diminta kepada mereka untuk menghargai keputusan kepala sekolah masing-masing, karena yang menerima mereka sebagai tenaga honorer di sekolah adalah kepala sekolah. ‘’Tapi jika ada kepala sekolah yang membuat pernyataan palsu, juga akan ditindak,” tegasnya.

Pantauan wartawan SR di lapangan, demontrans merasa tidak puas dengan jawaban kedua pejabat iyu da menyatakan akan tetap bertahan di depan kantor Bupati Sumbawa.

Tanpa diduga muncul seseorang mengatasnamakan mahasiwa menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini, oknum tersebut mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah menepati janji. Dalam hal ini, dia meminta agar Bupati menepati janji politiknya dahulu. Melihat hal ini, para demonstran yang merupakan tenaga K-2 itu menjadi heran. Setelah oknum yang menyatakan diri sebagai mahasiswa itu selesai menyampaikan aspirasinya, perwakilan demonstran diminta masuk untuk bertemu dengan perwakilan Pemda Sumbawa.

Dalam diskusi itu, massa juga mempertanyakan mengapa oknum tersebut bisa ikut melakukan orasi. Karena sesuai kesepakatan mereka, hanya yang mengenakan baju keki saja yang bisa menyampaikan orasi. Karena itu, mereka memutuskan untuk membubarkan diri dan kembali ke tempat kerja masing-masing.