SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 November 2026) – Partai Gerindra tak ingin membuang waktu dalam menghadapi Pemilu 2029. Sebab partai penguasa ini manargetkan kursi Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa hingga mengantarkan kadernya menjadi Bupati Sumbawa pada Pilkada 2031. Untuk merealisasikan target ini, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) organisasi yang harus dituntaskan.
Persoalan penataan struktur, ketersediaan kantor sekretariat DPC, hingga kesiapan figur bakal calon legislatif menjadi perhatian serius jajaran Gerindra. Konsolidasi tidak cukup hanya mengumpulkan kader, tetapi harus mampu memastikan seluruh perangkat partai bekerja dan memiliki kekuatan politik nyata.
Hal tersebut ditegaskan Sekretaris DPD Gerindra NTB, Nauvar Furdony Farindoan kepada wartawan usai memimpin Rapat Konsolidasi Organisasi bersama DPC Gerindra Kabupaten Sumbawa di Sekretariat DPC Gerindra Sumbawa, Jalan Bypass Nijang, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Bendahara DPD Lalu Wirajaya, Ketua OKK Sudirsa Sujanto, Ketua DPC Gerindra Sumbawa Drs. H. Mohamad Ansori, anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dari Fraksi Gerindra, pengurus PAC se-Kabupaten Sumbawa, sayap partai, serta ratusan kader.
Nauvar menegaskan, Gerindra tidak ingin menghadapi Pemilu 2029 dengan persiapan yang serba mendadak. Karena itu, pembenahan organisasi dan penyusunan daftar urutan calon legislatif mulai dilakukan sejak sekarang.
“Yang penting hari ini adalah memastikan seluruh perangkat partai, dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas, benar-benar siap. Agenda partai harus berjalan secara sistematis,” tegasnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Gerindra di seluruh Indonesia, termasuk NTB, ungkapnya, adalah belum tuntasnya ketersediaan kantor sekretariat yang representatif di setiap DPC.
Nauvar menyebut, pihaknya menargetkan hingga akhir 2026 seluruh DPC kabupaten/kota sudah menyelesaikan pembangunan atau penyediaan kantor partai.
Untuk Sumbawa, pembangunan kantor DPC diharapkan dapat diwujudkan melalui semangat gotong royong kader, dukungan kepala daerah, serta bantuan dari DPP Gerindra. Peresmian kantor DPC nantinya akan dilakukan secara serentak seluruh Indonesia sekaligus menjadi bagian dari agenda partai.
“Persoalan ini menjadi penting karena keberadaan sekretariat bukan sekadar simbol eksistensi partai, melainkan harus menjadi pusat koordinasi, konsolidasi, dan pelayanan aktivitas politik hingga ke tingkat bawah,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur organisasi, Gerindra juga mulai menata komposisi bakal calon legislatif untuk Pemilu 2029. Nauvar mengakui, penyusunan daftar urutan caleg sudah mulai dilakukan. Langkah tersebut dimaksudkan agar partai memiliki waktu cukup untuk mengevaluasi kader, memetakan kekuatan politik, serta mempersiapkan figur yang berpotensi meningkatkan perolehan suara.
Artinya, kader tidak cukup hanya tercatat dalam struktur kepengurusan. Kinerja politik dan kemampuan membangun kepercayaan masyarakat akan menjadi pertimbangan penting.
Hasil kerja politik, capaian suara, serta kekuatan kader di lapangan nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum partai menentukan komposisi dan langkah politik berikutnya.
Di tengah pembenahan tersebut, Gerindra secara terbuka memasang target politik yang cukup besar di Kabupaten Sumbawa. Partai besutan Prabowo Subianto ini menginginkan posisi Ketua DPRD Sumbawa dapat diraih. Bahkan, target lebih jauh adalah menempatkan kadernya sebagai Bupati Sumbawa pada Pilkada 2031.
“Target kami, Sumbawa harus dipastikan memegang tampuk pimpinan tertinggi, yaitu Ketua DPRD. Kami juga punya cita-cita paling tinggi, termasuk target menjadi Bupati pada 2031,” cetus Nauvar.
Namun, target tersebut tentu tidak cukup hanya dengan pernyataan politik. Gerindra harus mampu membuktikan kekuatan organisasinya, memperluas basis dukungan, serta menghadirkan kader yang benar-benar diterima masyarakat.
Nauvar menilai Ketua DPC Gerindra Sumbawa, H. Mohamad Ansori, memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik dan topografi masyarakat Sumbawa. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi modal dalam mengoptimalkan kerja organisasi dan strategi politik di daerah.
Dalam kesempatan itu, Nauvar juga menepis anggapan bahwa konsolidasi organisasi tersebut berkaitan dengan dinamika politik nasional, termasuk pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menegaskan bahwa Gerindra merupakan partai komando yang menjalankan agenda berdasarkan arahan pimpinan partai. Namun, dalam konsolidasi kali ini tidak ada instruksi khusus terkait persoalan tersebut.
“Kami fokus terhadap kerja-kerja politik di daerah. Tidak ada instruksi khusus terkait isu seperti itu. Kami hanya memastikan agenda partai berjalan secara sistematis,” tandasnya. (SR)
