Sengketa Tanah Mantun: Lusy Buka Pintu Damai, Jika Tidak Proses Hukum Berlanjut

oleh -355 Dilihat

SUMBAWA BARAT, samawarea.com (18 November 2026) – Sengketa tanah di wilayah Mantun, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memasuki tahap mediasi di Unit Reskrim Polres Sumbawa Barat, Rabu (18/11). Pelapor, Lusy, menyatakan masih mengedepankan penyelesaian secara damai. Namun, ia meminta pihak yang terlibat bertanggung jawab dengan mengganti kerugian atas tanah yang dibeli di lokasi yang diduga keliru.

Dalam mediasi tersebut, Lusy hadir didampingi kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Intan Buleng, Suparjo Rustam, S.H., M.H., C.Med., CLA. Pertemuan itu juga dihadiri Kanit Reskrim Polres Sumbawa Barat, para pihak terlapor, serta Imran Halilintar yang namanya tercantum sebagai pemilik tanah dalam sertifikat.

Di hadapan seluruh pihak, Lusy menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk memenjarakan siapa pun. Ia hanya menginginkan persoalan tersebut diselesaikan dengan penggantian kerugian sesuai haknya.

“Saya tidak ada niat memenjarakan Bapak-bapak dan Ibu semua. Silakan bayar saja tanah saya, karena saya punya sertifikat yang sah. Dan penjual atau pemilik awal masih hidup,” tegasnya.

Pernyataan ini sekaligus memperlihatkan bahwa substansi persoalan yang dipersoalkan pelapor bukan semata-mata proses pidana, melainkan kejelasan hak atas tanah dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Kuasa hukum Lusy, Suparjo Rustam, turut memperlihatkan sertifikat tanah milik kliennya kepada para pihak yang hadir. Ia menjelaskan bahwa kliennya memiliki dokumen kepemilikan yang menjadi dasar tuntutan penyelesaian sengketa tersebut.

Menurut Suparjo, kliennya sebenarnya tidak menghendaki persoalan ini berujung pada pemidanaan seluruh pihak terlapor. Harapan utamanya adalah adanya penyelesaian konkret berupa penggantian kerugian atas tanah yang dibeli di lokasi yang keliru.

“Yang diharapkan hanyalah tanah yang dibeli di lokasi yang keliru ini dapat diganti kerugiannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, penyelesaian melalui jalur kekeluargaan masih terbuka. Bahkan, pihaknya siap mempertimbangkan penghentian proses pidana apabila para pihak bersedia memenuhi tuntutan ganti kerugian secara patut.

“Apabila para terlapor bersedia mengganti kerugian sebagaimana mestinya, maka persoalan pidana ini akan kami hentikan. Namun, jika tidak ditemukan titik temu, maka dengan berat hati proses hukum akan tetap kami lanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Suparjo juga menyebut jalur pidana sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Artinya, penyelesaian secara damai tetap menjadi pilihan sepanjang ada itikad baik dan tanggung jawab dari pihak-pihak terkait.

Sementara itu, Imran Zain yang namanya tercantum dalam sertifikat memberikan keterangan bahwa dirinya hanya pernah menjual tanah kepada seseorang bernama Toe.

“Saya hanya menjual tanah tersebut kepada Pak Toe. Saya tidak pernah menjual kepada pihak lain,” ungkapnya.

Pernyataan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperjelas dalam proses penanganan perkara, terutama menyangkut riwayat transaksi, objek tanah yang diperjualbelikan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas munculnya sengketa tersebut.

Di sisi lain, penyidik Polres Sumbawa Barat, IPDA Anwar, SH., memastikan perkara ini akan ditindaklanjuti melalui mekanisme gelar perkara.

“Dalam waktu dekat, kami akan melaksanakan gelar perkara untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pelapor maupun terlapor, dan perkara ini akan menjadi terang benderang ke depannya,” jelas Anwar.

Gelar perkara tersebut diharapkan dapat memperjelas konstruksi persoalan sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya.

Mediasi ini menjadi kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus berlarut-larut dalam proses hukum. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, pelapor menyatakan siap melanjutkan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan mendasar yang kini menunggu penyelesaian adalah kejelasan objek tanah, riwayat jual beli, dan tanggung jawab atas kerugian yang dialami pelapor. Jangan sampai sengketa kepemilikan tanah berlarut-larut sementara pihak yang merasa dirugikan tidak memperoleh kepastian haknya.

Untuk diketahui, munculnya sengketa atas lahan 1,9 hektar yang berlokasi di depan SDN 3 Mantun, Desa Mantun, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini, berawal dari klaim Imran Halilintar

Namun klaim ini dibantah Imran Zain selaku pemilik lahan yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 507 atas namanya yang diterbitkan Tahun 1987.

Selanjutnya lahan itu dijual kepada Almarhum Toe pada tahun 1991. Lahan tersebut dimilikinya sudah lama ketika dia menjabat sebagai Kades Goa Kecamatan Jereweh yang kini telah berubah menjadi Desa Mantun, Kecamatan Maluk. Imran Zain menjabat Kades Goa sejak Tahun 1983 hingga 2000. Sekitar 17 tahun lamanya.

Sertifikat lahan 1,9 hektar itu diterbitkan bersamaan dengan ratusan sertifikat lainnya melalui Program Nasional yang diluncurkan pemerintah. Bahkan saat pengukuran untuk penerbitan semua sertifikat itu, dia sebagai penunjuk batas-batas.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kades dan lahan itu telah dijual ke almarhum Toe, Imran Zain mengaku sempat datang ke lahan tersebut untuk melihat situasi. Ketika itu dia bertemu dengan Amaq Zaini yang tinggal di dalamnya.

Mengenai klaim Imran Halilintar atas lahan itu, Imran Zain mengaku heran. Sebab dia mengetahui Imran Halilintar berada di Maluk sekitar Tahun 1998-1999. Karenanya dia merasa aneh jika Imran Halilintar datang mengakui tanah 1,9 hektar adalah miliknya hanya karena mirip nama dengannya.

Mengenai nama Imran bukan Imran Zain di sertifikat lahan 1,9 hektar itu, Imran Zain mengatakan bahwa nama Imran adalah nama kecilnya. Ketika dewasa dia dipanggil Imran Zain karena ada tambahan nama ayahnya M. Zain. Ini juga sudah diperkuat dengan surat keterangan dari dinas terkait yang menyatakan bahwa Imran disertifikat itu adalah Imran Zain.

Sebenarnya masalah sertifikat ini sudah klir. Sebab dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Kades Mantun, Imran Halilintar sudah menegaskan lahan 1,9 hektar bukan lahan miliknya dan telah dikembalikan kepada penggarap. Masalah ini juga sudah disampaikannya saat mendampingi Nyonya Lusi selaku ahli waris Toe dan Kades Mantun kepada Kepala BPN KSB.

Disinggung bahwa Imran Halilintar sempat melaporkannya ke Polres Sumbawa, Imran Zain mengiyakannya. Laporan tersebut bukan terkait dengan lahan 1,9 hektar yang kini menjadi milik ahli waris almarhum Toe, melainkan persoalan lahan di pinggir pantai. Namun laporan ini tidak terbukti, dan polisi telah menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3). (SR)

amman nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *