JAKARTA, samawarea.com (11 November 2026) – Polemik terkait dokumen pendidikan (ijazah) dan persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mulai menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).
Salah satu anggota DPR RI yang turut membubuhkan tanda tangan adalah H. Johan Rosihan, ST, legislator asal Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan dan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pengajuan hak konstitusional DPR ini mengacu pada Pasal 79 ayat (3) huruf c UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), terkait dugaan tidak lagi terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Kepada media ini, Johan Rosihan membenarkan keterlibatannya dalam penandatanganan usulan tersebut. Ia menegaskan, langkah itu merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional sebagai anggota parlemen, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.
“Siang ini, saya turut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), terkait dinamika dan polemik politik yang tengah berkembang di tanah air,” ungkap Johan.
Johan menekankan bahwa langkahnya ini merupakan tanggung jawab konstitusional sebagai anggota parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan. Hak Menyatakan Pendapat adalah salah satu instrumen konstitusional DPR yang harus ditempatkan dalam kerangka demokrasi, supremasi hukum, dan mekanisme ketatanegaraan.
Johan berharap, apa pun hasil dari proses tersebut, tetap memberikan kebaikan bagi bangsa dan negara.
“Semoga apa pun hasilnya, Allah berikan yang terbaik untuk bangsa ini,” pungkasnya. (SR)
