Dari kebun dan pasar di Lombok, bahan pangan menempuh jalan darat menuju Kayangan, menyeberangi Selat Alas, lalu melanjutkan perjalanan ke dapur-dapur SPPG di Sumbawa. Di balik seporsi makanan bergizi untuk anak-anak, ada rantai pasok panjang yang bergantung pada konektivitas laut.
Oleh: ZAINUDDIN, Wartawan Samawarea
Pukul 04.30 Wita. Ketika sebagian besar rumah masih gelap dan aktivitas pasar baru mulai bergerak, Ahmad sudah menyalakan mesin truknya. Ia memeriksa kembali muatan di bak kendaraan. Keranjang sayuran ditata agar tidak rusak selama perjalanan. Buah-buahan ditempatkan sedemikian rupa. Sejumlah bahan mentah untuk kebutuhan dapur juga telah dimuat sejak dini hari. Tujuannya Sumbawa.
Bagi pria paruh baya yang tinggal di Lendang Nangka, Lombok Timur ini, perjalanan itu mungkin terlihat seperti rutinitas. Membawa barang dari satu pulau ke pulau lain. Namun pagi itu, truk yang dikemudikannya membawa lebih dari sekadar komoditas perdagangan. Sebagian bahan pangan di dalamnya kelak akan menjadi bagian dari makanan yang disiapkan untuk penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perjalanan itu dimulai dari Lombok. Dari kebun, pasar, dan pemasok, bahan pangan dibawa melalui jalan darat menuju Pelabuhan Kayangan. Di sana, perjalanan darat terputus oleh laut. Truk harus masuk kapal. Menyeberangi Selat Alas.
Di seberang, Pelabuhan Pototano menjadi pintu masuk menuju Pulau Sumbawa. Dari sana, perjalanan berlanjut melalui jalan raya menuju titik distribusi dan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari dapur, makanan kemudian dibawa ke sekolah-sekolah. Dan di ujung perjalanan itu, ada anak-anak yang menunggu. Rantai tersebut dapat digambarkan dalam satu garis panjang: Lombok – Kayangan – kapal penyeberangan – Pototano – SPPG – sekolah – anak-anak penerima manfaat.
Satu bagian tersendat, bagian lain ikut terdampak. Di situlah cerita tentang transportasi penyeberangan berubah menjadi cerita tentang ketahanan rantai pasok sebuah program nasional.
Laut yang Menjadi Jalan Pangan
Bagi Nusa Tenggara Barat, laut bukan sekadar pemisah geografis. Laut adalah jalan. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa berada dalam satu provinsi, tetapi dipisahkan Selat Alas. Perjalanan darat dari satu pulau ke pulau lainnya harus disambung dengan penyeberangan.
Lintasan Kayangan–Pototano menjadi salah satu penghubung utama. ASDP menyebut lintasan tersebut sebagai jalur vital yang menghubungkan Lombok dan Sumbawa sekaligus menopang mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
Pada Januari–Agustus 2025, lintasan Kayangan–Pototano melayani 889.682 penumpang dan 252.973 unit kendaraan. Angka itu menunjukkan besarnya arus manusia dan kendaraan yang bergantung pada jalur tersebut. Di dalamnya ada sepeda motor, mobil pribadi, bus, hingga kendaraan logistik.
Sebagian membawa barang dagangan. Sebagian membawa kebutuhan rumah tangga. Sebagian lainnya membawa bahan pangan. Dalam rantai pasok MBG, kendaraan-kendaraan tersebut menjadi salah satu penghubung antara sumber pangan dan dapur penyedia makanan di Sumbawa.
Dari Lombok, Bahan Pangan Menyeberang
Lombok memiliki jaringan produksi dan perdagangan pangan yang memasok kebutuhan berbagai wilayah di NTB. Bagi sejumlah dapur SPPG di Sumbawa, jaringan tersebut masih menjadi sumber penting. Sayuran, buah, dan bahan mentah dikumpulkan dari pemasok di Lombok, kemudian dikirim menuju Kayangan untuk diseberangkan ke Pototano.
Namun bahan pangan tidak sama dengan barang biasa. Sayuran dan buah memiliki batas waktu. Semakin lama berada dalam perjalanan, semakin besar kemungkinan kualitasnya menurun. Karena itu, bagi rantai pasok pangan, waktu bukan sekadar ukuran perjalanan. Waktu menentukan kualitas.
Bagi pemasok, kapal bukan hanya alat angkut. Kapal adalah bagian dari jadwal distribusi. Bagi pengemudi truk, jadwal kapal menentukan kapan perjalanan berikutnya dapat dilakukan. Bagi dapur MBG, kedatangan bahan menentukan kapan proses memasak dapat dimulai. Dan bagi anak-anak penerima manfaat, seluruh rangkaian itu pada akhirnya menentukan makanan yang tersaji di meja mereka.
Satu Truk Banyak Kepentingan
Ahmad mungkin hanya mengemudikan satu truk. Tetapi truk itu membawa kepentingan banyak orang. Ada petani yang menanam sayuran. Ada pedagang yang membeli hasil produksi. Ada pemasok yang mengumpulkan dan mengemas bahan. Ada pengemudi yang membawa muatan ke pelabuhan. Ada petugas yang mengatur kendaraan. Ada awak kapal yang menjalankan penyeberangan. Ada distributor di Sumbawa. Ada pengelola SPPG yang menerima bahan. Dan ada anak-anak yang akhirnya menyantap makanan tersebut.
Satu perjalanan logistik, dengan demikian, sesungguhnya adalah perjalanan ekonomi yang panjang. Jika satu mata rantai terganggu, efeknya dapat bergerak ke hilir. Dalam program MBG, hilir itu adalah penerima manfaat.
Puluhan Ribu Penerima, Ratusan Dapur yang Ditargetkan
Di Kabupaten Sumbawa, skala kebutuhan tersebut tidak kecil. Dr. Rusmayadi dari Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG Kabupaten Sumbawa menyebut hingga September 2026 terdapat 24 SPPG yang telah beroperasi dengan jumlah penerima manfaat mencapai 70.840 orang.
Jumlah itu masih jauh dari target Badan Gizi Nasional yang harus terbangun di Sumbawa, yakni 131 SPPG untuk melayani 199.000 penerima manfaat. Angka tersebut belum termasuk SPPG untuk wilayah 3T.
Semakin banyak SPPG beroperasi, semakin besar pula kebutuhan bahan pangan yang harus tersedia secara rutin. Berdasarkan data yang disampaikan, kebutuhan sayuran dapur MBG di Sumbawa dapat mencapai sekitar 60 ton per bulan. Sekitar 30 persen di antaranya dipasok dari Pulau Lombok. Untuk daging sapi, sekitar 40 persen pasokan berasal dari luar daerah. Sementara ketergantungan terhadap pasokan luar daerah lebih tinggi untuk daging ayam potong dan telur, yang mencapai sekitar 70–80 persen.
Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa dapur MBG bukan hanya membutuhkan tenaga untuk memasak. Ia membutuhkan sistem pasokan yang bekerja setiap hari.
Ketika Sayur Harus Menyeberangi Laut
Kepala SPPG Uma Beringin, Ardi Kurnia, mengatakan sebagian besar pasokan logistik, terutama sayur dan buah, masih didatangkan dari Pulau Lombok. Kebutuhannya tidak sedikit. Untuk melayani sekitar 3.940 penerima manfaat, dapur tersebut membutuhkan sekitar 120–150 kilogram sayuran setiap hari. Jika dihitung dalam sebulan, kebutuhannya mencapai sekitar 2–3 ton.
Wortel, kol, buncis, dan labu siam merupakan beberapa komoditas yang hampir seluruhnya didatangkan dari Lombok. Bukan semata karena harga. Persoalannya juga berkaitan dengan ketersediaan. Komoditas tersebut belum banyak ditanam oleh petani lokal Sumbawa. Begitu pula dengan buah. Hampir seluruh kebutuhan buah SPPG Uma Beringin masih bergantung pada pasokan dari Lombok.
Di sinilah perjalanan logistik menjadi persoalan tersendiri. Sayur dan buah tidak bisa terlalu lama menunggu. Semakin panjang perjalanan dan semakin lama berada dalam proses pengiriman, semakin besar risiko penurunan kualitas. Jika pasokan terlambat, sebagian bahan bahkan bisa tidak lagi layak digunakan.
Bagi dapur SPPG, persoalannya bukan hanya kerugian bahan baku. Ketika sayuran atau buah rusak, dapur harus segera mencari pengganti agar pelayanan makanan tetap berjalan. Menurut Ardi, idealnya pasokan dari Lombok sudah tiba di Sumbawa paling lambat dalam satu hari.
Karena itu, kelancaran mobilisasi dari Lombok menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan dapur. Untuk mengantisipasi kerusakan, SPPG juga membuat komitmen tertulis dengan pemasok. Jika bahan pangan rusak selama proses pengiriman, pemasok berkewajiban menggantinya. Namun persoalan menjadi lebih kompleks ketika dapur yang dilayani berada jauh di pelosok.
Ardi sebelumnya juga dipercaya memimpin SPPG Lunyuk Ode di Kecamatan Lunyuk, wilayah paling selatan Kabupaten Sumbawa. Dapur tersebut memiliki catatan khusus. Ia merupakan SPPG pertama yang beroperasi di Kabupaten Sumbawa. Jarak yang lebih jauh membuat perjalanan logistik dari Lombok menuju Lunyuk membutuhkan waktu lebih panjang. Untuk menjangkau wilayah tersebut, pasokan dari Lombok memanfaatkan bus Damri melalui trayek perintis yang menjangkau wilayah pedalaman.
Perjalanan yang panjang membuat dapur harus memiliki rencana cadangan. Terutama untuk buah yang lebih rentan rusak. Jika buah yang sudah direncanakan dalam menu belum tiba, pelayanan tidak mungkin dihentikan. Menu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.
“Jika buahnya telat datang, kita terpaksa mengganti buah yang sudah direncanakan dengan buah lain. Mentok-mentoknya kita pakai pisang atau semangka,” kata Ardi.
Di balik sepiring makanan bergizi yang sampai ke tangan penerima manfaat, rupanya ada perjalanan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada sayuran yang harus menyeberangi laut. Ada buah yang bergantung pada jadwal angkutan. Ada dapur yang harus sigap mencari alternatif ketika pasokan tersendat.
Ketika Kapal Tidak Berangkat
Bayangkan sebuah kapal tidak dapat berangkat sesuai jadwal. Truk yang membawa sayuran masih berada di Kayangan. Buah yang seharusnya tiba di Sumbawa masih berada di Lombok. Dapur MBG menunggu. Pengelola distribusi harus mencari solusi. Menu mungkin harus disesuaikan. Jika gangguan berlangsung lebih lama, persoalannya dapat berkembang menjadi masalah pasokan. Di sinilah kerentanan wilayah kepulauan terlihat.
Transportasi laut adalah kekuatan karena mampu menghubungkan pulau-pulau. Tetapi pada saat yang sama, laut juga menjadi titik yang harus dijaga. Ketika konektivitas terganggu, distribusi antarpulau ikut terganggu. Karena itu, program nasional yang berjalan di wilayah kepulauan membutuhkan lebih dari sekadar dapur. Ia membutuhkan rantai pasok yang tangguh.
ASDP di Tengah Rantai yang Panjang
ASDP tidak memasok sayuran. ASDP tidak memasak makanan. ASDP juga bukan pengelola program MBG. Namun operator penyeberangan memiliki fungsi penting pada salah satu mata rantai: memindahkan kendaraan dan barang dari satu pulau ke pulau lainnya.
Di situlah peran transportasi menjadi penting. Ketika truk logistik dapat menyeberang, distribusi dapat dilanjutkan. Ketika perjalanan tertata, pemasok dapat menyusun jadwal. Ketika pelabuhan berjalan lancar, kendaraan dapat segera melanjutkan perjalanan setelah tiba di Sumbawa. Dengan kata lain, transportasi menjadi infrastruktur yang menopang program yang berada di luar sektor transportasi itu sendiri.
General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kayangan, Reno Yulianto, mengatakan lintasan Kayangan–Pototano sangat strategis karena menjadi penghubung utama antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Lintasan ini mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas pariwisata dan perekonomian,” kata Reno.
Dalam sehari, rata-rata sekitar 10 kapal beroperasi di lintasan tersebut. Masing-masing kapal rata-rata melakukan lima perjalanan. Data 2025 menunjukkan lintasan Kayangan–Pototano rata-rata melayani sekitar 8.049 orang per hari, 241.458 orang per bulan, atau 2.795.199 orang dalam setahun. Selain penumpang, sekitar 2.366 kendaraan menyeberang setiap hari, 70.988 kendaraan per bulan, atau 851.855 unit dalam setahun.
Dari total kendaraan yang menggunakan lintasan tersebut, sekitar 31,91 persen merupakan kendaraan logistik atau truk. Namun, ASDP belum memiliki data khusus mengenai jumlah kendaraan yang secara spesifik membawa bahan pangan untuk kebutuhan MBG dari Lombok ke Sumbawa.
Menurut Reno, meski demikian, lintasan Kayangan–Pototano memiliki peran penting dalam mendukung distribusi bahan pangan dari Lombok ke Sumbawa.
Sebagai jalur penghubung utama antarpulau, lintasan itu membantu mobilitas kendaraan logistik dan kelancaran pasokan kebutuhan pangan ke wilayah Sumbawa.
Hingga kini, ASDP Cabang Kayangan juga belum melakukan koordinasi langsung dengan pihak pengelola MBG terkait distribusi bahan pangan. Kendaraan yang membawa bahan pangan, termasuk bahan pangan yang mudah rusak, tetap mengikuti ketentuan dan prosedur pelayanan penyeberangan yang berlaku. Kendaraan masuk ke kapal berdasarkan kapasitas dan stabilitas kapal serta urutan antrean kedatangan.
Cuaca, Titik yang Tidak Bisa Dikendalikan Aplikasi
Ada faktor yang tidak bisa dikendalikan aplikasi. Cuaca, angin dan gelombang. Dalam transportasi penyeberangan, keselamatan tetap menjadi pertimbangan utama. Dalam kondisi cuaca buruk, operasional dapat disesuaikan atau ditunda sesuai ketentuan regulator dan Syahbandar.
Bagi penumpang biasa, penundaan mungkin berarti perjalanan yang tertunda. Bagi kendaraan yang membawa bahan pangan, konsekuensinya bisa lebih kompleks.
Sayuran dan buah memiliki batas daya tahan. Semakin lama kendaraan tertahan, semakin besar tantangan untuk menjaga kualitas bahan. Namun kebutuhan menjaga pasokan MBG tidak dapat diterjemahkan sebagai tuntutan agar kapal selalu berlayar dalam kondisi apa pun. Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menjaga dua hal sekaligus: keselamatan dan kontinuitas distribusi.
Reno mengatakan, ketika terjadi gangguan penyeberangan, koordinasi dilakukan dengan Dinas Perhubungan dan UPP/Syahbandar. Jika kondisi memungkinkan dan terjadi kepadatan kendaraan, ASDP dapat berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk menyesuaikan atau menambah trip guna mengurangi antrean. Seluruh operasional tetap mengacu pada ketentuan keselamatan yang berlaku.
Reno menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama. Kapasitas kendaraan dan barang yang dapat diangkut dalam satu perjalanan menyesuaikan jenis dan kapasitas kapal. Penempatan kendaraan juga mempertimbangkan daya angkut dan stabilitas kapal. Saat ini belum ada rencana penambahan armada di lintasan Kayangan–Pototano. Menurut Reno, kewenangan tersebut berada pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB selaku regulator sesuai ketentuan yang berlaku.
Digitalisasi dan Kepastian Perjalanan
Rantai pasok modern membutuhkan kepastian. Karena itu, digitalisasi layanan penyeberangan menjadi bagian penting dalam transformasi transportasi. Pelabuhan Kayangan dan Pototano telah menggunakan sistem reservasi tiket online ASDP. Dengan sistem tersebut, pengguna jasa dapat merencanakan perjalanan sebelum tiba di pelabuhan.
Bagi kendaraan logistik, kepastian perjalanan memiliki nilai ekonomi. Semakin terencana perjalanan, semakin mudah pemasok memperkirakan waktu keberangkatan dan kedatangan.
Reno mengatakan penjualan tiket secara online membantu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi potensi antrean kendaraan. Transaksi di area toll gate atau loket menjadi lebih cepat dan tertib sehingga penumpukan kendaraan dapat diminimalkan.
Namun digitalisasi tidak menghapus semua risiko. Aplikasi dapat membantu mengatur perjalanan. Ia tidak dapat menghentikan angin. Tidak dapat menurunkan gelombang. Dan tidak dapat menggantikan keputusan keselamatan pelayaran.
Bukan Hanya Soal Transportasi
Di balik persoalan pasokan, terdapat pertanyaan yang lebih besar. Mengapa sebagian bahan pangan untuk kebutuhan Sumbawa masih harus didatangkan dari Lombok? Apakah produksi lokal belum mencukupi? Ataukah persoalannya terletak pada kapasitas pengumpulan, standar kualitas, kontinuitas produksi, atau jaringan distribusi?
Pertanyaan tersebut penting karena MBG bukan hanya berbicara tentang makanan yang sampai kepada anak-anak. Program tersebut juga menciptakan kebutuhan pangan dalam skala besar dan rutin. Jika kebutuhan itu dapat dipenuhi semakin banyak dari wilayah lokal, maka rantai pasok menjadi lebih pendek.
Petani dan peternak Sumbawa dapat masuk sebagai pemasok. Pelaku UMKM pangan dapat mengambil bagian. Jaringan distribusi lokal dapat berkembang. Dengan demikian, program MBG berpotensi tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi di daerah.
Namun selama produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan, konektivitas antarpulau tetap menjadi bagian penting.
Dari Petani Lombok ke Anak Sumbawa
Bayangkan satu kilogram sayuran. Ia mungkin bermula dari kebun di Lombok. Dipanen, dikumpulkan pemasok, dimasukkan ke truk, dibawa menuju Kayangan, menunggu giliran masuk kapal, menyeberangi Selat Alas, keluar di Pototano, kemudian dibawa menuju dapur. Dicuci, dipotong, dimasak, dikemas, dibawa ke sekolah, dan beberapa jam kemudian berada di piring seorang anak.
Perjalanan itu panjang. Namun hampir seluruh proses tersebut terjadi tanpa diketahui anak yang menerima makanan. Ia hanya melihat makanan yang sudah tersaji.Padahal sebelum makanan sampai kepadanya, terdapat jaringan manusia dan infrastruktur yang bekerja.
Sebuah kapal bukan sekadar kapal. Sebuah truk bukan sekadar truk. Sebuah pelabuhan bukan sekadar tempat kendaraan masuk dan keluar. Semuanya menjadi bagian dari sistem yang membuat kebutuhan dasar masyarakat dapat bergerak.
Kisah Lombok–Sumbawa memperlihatkan persoalan yang lebih besar dalam pembangunan Indonesia sebagai negara kepulauan. Jarak antardaerah tidak selalu dapat diatasi dengan jalan raya. Ada laut yang harus diseberangi. Karena itu, transportasi penyeberangan menjadi bagian integral dari konektivitas.
Di NTB, Kayangan–Pototano menghubungkan dua pulau utama dan memungkinkan aktivitas ekonomi, sosial, serta distribusi barang bergerak. Konektivitas tersebut semakin penting ketika program nasional seperti MBG membutuhkan pasokan rutin. Program gizi bertemu dengan infrastruktur transportasi. (*)
