Empat Legislator PDIP Tarik Diri dari Pembahasan APBD Perubahan NTB,

oleh -118 Dilihat

MATARAM, Samawarea.com (15 September 2026) — Ada yang dipertanyakan empat anggota DPRD Provinsi NTB dari PDI Perjuangan dalam dokumen APBD Perubahan NTB Tahun Anggaran 2026. Nilai belanja transfer disebut turun dari sekitar Rp 931 miliar menjadi Rp 882 miliar, namun persentase penurunannya tercantum mencapai 39,16 persen.

Padahal, jika dihitung berdasarkan angka nominal tersebut, penurunannya hanya sekitar Rp 49 miliar atau 5,26 persen.

Perbedaan angka inilah yang menjadi salah satu sorotan utama Raden Nuna Abriadi, Made Slamet, Suhaimi, dan Abdul Rahim alias Bram. Keempat legislator tersebut bahkan memilih menarik diri dari proses pembahasan APBD Perubahan 2026 dan menuangkan sikap politiknya dalam Minderheidsnota yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (15/9/2026).

Bagi mereka, persoalan tersebut bukan sekadar soal salah hitung atau salah ketik. Angka dalam dokumen APBD menyangkut kredibilitas perencanaan anggaran daerah sekaligus pertanggungjawaban terhadap uang publik.

“Ini bukan sekadar salah ketik. Ini menyangkut kredibilitas dokumen anggaran dan kualitas verifikasi data sebelum angka-angka tersebut dibawa ke ruang publik dan forum resmi DPRD,” tegas Abdul Rahim alias Bram.

Keempat legislator itu meminta pemerintah memberikan klarifikasi dan koreksi secara resmi terhadap perbedaan tersebut.

Namun, sorotan mereka tidak berhenti pada belanja transfer. Dalam Minderheidsnota, mereka juga mempertanyakan target pendapatan, kenaikan belanja sekitar Rp360 miliar, penggunaan SILPA sekitar Rp431 miliar, kesiapan Program Desa Berdaya, penurunan target pendapatan pemanfaatan aset daerah hingga hampir 87 persen, serta arah penguatan BUMD.

Mereka menegaskan bahwa Minderheidsnota tersebut merupakan sikap politik empat anggota DPRD dari PDIP dan bukan sikap Fraksi Persatuan Perjuangan Restorasi (PPR) secara keseluruhan.

“APBD bukan sekadar angka. APBD adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah harus jelas dari mana sumbernya, untuk apa digunakan, siapa yang menerima manfaat, dan apa hasilnya bagi rakyat,” ujar Bram. (SR)

nusantara bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *