Sumbawa Barat, Samawarea. Com (9 Juli 2026) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III Tahun 2026 di Ruang Sidang Paripurna DPRD KSB, Rabu (8/7/2026).
Rapat tersebut mengagendakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Bupati Sumbawa Barat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat tersebut, Fraksi NasDem menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap arah kebijakan perubahan anggaran. Pemandangan umum Fraksi NasDem disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem, Rizal Fikri.
Fraksi NasDem mengapresiasi penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD 2026. Menurut fraksi, perubahan anggaran merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Fraksi NasDem menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Salah satunya adalah tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal dengan langkah yang lebih konkret, mulai dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, mengelola aset daerah secara produktif, hingga mencari sumber-sumber pendapatan baru.
Upaya tersebut, kata fraksi, harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat.
“Penguatan PAD harus menjadi perhatian agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan tidak terlalu bergantung pada kebijakan pemerintah pusat,” menjadi salah satu garis besar catatan Fraksi NasDem dalam pemandangan umumnya.
Soroti Besarnya SiLPA
Fraksi NasDem juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan program, hingga tingkat penyerapan anggaran.
Sebab, anggaran yang telah direncanakan seharusnya dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan justru tertunda dan kembali digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
Fraksi NasDem juga mengingatkan agar penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan tidak menjadi pola yang terus berulang. Penggunaan SiLPA perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan pendapatan daerah agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga.
Retribusi dan Penyertaan Modal Jadi Perhatian
Catatan berikutnya menyangkut kontribusi retribusi daerah terhadap PAD. Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas sistem pemungutan retribusi.
Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan pemungutan retribusi dinilai perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi NasDem juga meminta penjelasan lebih rinci mengenai rencana penyertaan modal daerah.
Pemerintah daerah dinilai perlu menjelaskan tujuan, manfaat ekonomi, indikator keberhasilan, hingga kontribusi penyertaan modal tersebut terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Dengan demikian, penyertaan modal tidak sekadar menambah aset pemerintah, tetapi harus memberikan nilai tambah yang jelas dan terukur bagi daerah.
Program Prioritas Harus Punya Ukuran Keberhasilan
Tak kalah penting, Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah menetapkan indikator keberhasilan yang jelas terhadap berbagai program prioritas yang akan dibiayai melalui Perubahan APBD 2026.
Indikator tersebut diharapkan mencakup jumlah penerima manfaat, peningkatan kualitas pelayanan publik, perkembangan sektor usaha, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, hingga dampaknya terhadap penurunan angka kemiskinan.
Menurut Fraksi NasDem, setiap program unggulan harus memiliki ukuran kinerja yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem menyatakan mendukung Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
Fraksi NasDem berharap seluruh masukan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah sehingga perubahan APBD 2026 benar-benar mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan efisien, sekaligus memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa Barat.
