MATARAM, samawarea.com (7 April 2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas dan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Pemprov NTB kini tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon PMI.
Program ini digarap bersama Bank NTB Syariah dengan alokasi awal sebesar Rp 10 miliar. Skema pembiayaan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk layanan terintegrasi yang mencakup seluruh proses penempatan PMI.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqon, menjelaskan bahwa pembiayaan tersebut meliputi rekrutmen, pelatihan kerja, jaminan sosial dan kesehatan, hingga pengurusan dokumen seperti visa, paspor, dan izin kerja.
“Tidak diberikan uang tunai. Penyaluran dilakukan melalui lembaga resmi perekrut dan penyalur tenaga kerja,” ujarnya, Selasa (7/4).
Saat ini, Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah masih mematangkan regulasi program tersebut, baik melalui Surat Edaran Gubernur maupun Peraturan Gubernur, sebelum resmi diluncurkan.
Selain KUR, Pemprov NTB juga mengembangkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang telah rampung dan siap diuji coba tahun ini. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan secara menyeluruh, mulai dari informasi lowongan kerja, proses rekrutmen, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja.
Menariknya, SIK juga dilengkapi fitur pengendalian untuk menekan angka keberangkatan PMI non-prosedural atau ilegal.
“Melalui sistem ini, kita harapkan keberangkatan PMI ilegal bisa diminimalisir dengan pengendalian berbasis sistem,” jelas Aidy.
Tak hanya fokus pada penempatan tenaga kerja ke luar negeri, Pemprov NTB juga melakukan pembenahan di dalam daerah melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri.
Ke depan, BLK akan didorong menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) agar lebih fleksibel dalam pengelolaan anggaran dan kerja sama. Dengan status tersebut, BLK diharapkan mampu membuka berbagai pelatihan baru, termasuk kelas berbasis digital seperti startup dan bisnis online.
Selain itu, Pemprov NTB juga mulai mengintegrasikan sertifikasi profesi bagi siswa SMK. Program ini menargetkan 1.000 peserta pada tahap awal, terdiri dari 400 siswa kelas 3 SMK dan 600 peserta umum.
Langkah ini bertujuan agar lulusan SMK tidak hanya mengantongi ijazah, tetapi juga memiliki sertifikat kompetensi yang siap digunakan di dunia kerja.
Untuk menjawab kebutuhan pasar global, Pemprov NTB juga menyiapkan sekitar 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang. Guna mendukung hal tersebut, pelatihan Bahasa Jepang mulai diberikan kepada siswa kelas 2 SMK sejak semester 4 dan 5.
Dengan strategi ini, lulusan diharapkan sudah siap secara bahasa saat lulus, sehingga dapat mempercepat proses penempatan kerja di luar negeri.
Program ini juga sejalan dengan kebijakan nasional “SMK Go Global” yang mendorong lulusan memiliki daya saing internasional.
Aidy menegaskan pentingnya integrasi antara dunia pendidikan dan ketenagakerjaan agar tercipta lulusan yang siap kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
“Go Global bukan orangnya, tapi lulusannya harus mampu Go International dengan skill yang dimiliki. Pendidikan dan dunia kerja harus benar-benar link and match,” tandasnya. (SR)
