Sumbawa Barat. Samawarea. Com ( 17/2/2026)
Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, berharap adanya komunikasi yang lebih terbuka dan intensif antara pihak legislatif daerah dengan manajemen PT Amman Mineral Nusa Tenggara terkait pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Menurut Badaruddin, selama ini DPRD KSB kerap menerima berbagai pertanyaan dan aspirasi dari masyarakat mengenai mekanisme, kriteria, serta pemerataan penerima manfaat program PPM. Namun, keterbatasan informasi yang diterima DPRD membuat pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan yang komprehensif kepada masyarakat.
“Kami di DPRD sering kali menjadi tempat masyarakat bertanya. Banyak yang ingin mengetahui bagaimana proses pengajuan, siapa saja yang berhak menerima, serta bagaimana skema penyalurannya. Tetapi karena komunikasi yang belum maksimal, kami belum bisa menjelaskan secara rinci,” ujarnya.
Sebagai perusahaan tambang besar yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, PT Amman Mineral Nusa Tenggara memiliki tanggung jawab sosial melalui berbagai program pemberdayaan yang menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional. Program PPM sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
Badaruddin menilai, transparansi dan koordinasi yang baik antara perusahaan dan DPRD sangat penting agar seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, ketika anggota dewan turun langsung ke lapangan dalam kegiatan reses atau serap aspirasi, mereka dapat memberikan penjelasan yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
“Banyak masyarakat yang ingin mendapatkan program PPM dari PT Amman. Harapan mereka besar, dan ini wajar karena perusahaan beroperasi di daerah mereka. Namun, kami perlu penjelasan detail agar tidak terjadi kesalahpahaman atau informasi yang simpang siur,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa DPRD bukan dalam posisi mencampuri kebijakan internal perusahaan, melainkan ingin memastikan adanya sinergi dan keterbukaan informasi demi kepentingan bersama. Komunikasi yang baik dinilai dapat meminimalisir potensi konflik sosial serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Badaruddin mendorong agar pihak PT Amman dapat secara berkala melakukan pertemuan atau forum koordinasi bersama DPRD KSB untuk memaparkan rencana dan realisasi program PPM. Dengan begitu, seluruh pihak dapat bersama-sama mengawal pelaksanaan program agar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Jika ada komunikasi yang baik, kami bisa membantu menjelaskan kepada masyarakat saat kegiatan serap aspirasi. Ini penting agar harapan masyarakat dapat dikelola dengan baik dan program yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya,” tambahnya.
Ia berharap ke depan sinergi antara DPRD KSB dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara semakin kuat, sehingga program pemberdayaan yang dijalankan tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.
