MATARAM, samawarea.com (26 Januari 2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan perkembangan terbaru penanganan stunting sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data konsolidasi per Desember 2025, persentase stunting di NTB tercatat 13,39 persen atau 51.809 kasus dari 387.065 balita.
Capaian ini dinilai sangat positif karena lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 18,8 persen serta telah melampaui target NTB tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 21,7 persen.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama lintas sektor hingga ke tingkat desa.
“Alhamdulillah, capaian stunting NTB per Desember 2025 berada di angka 13,39 persen. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja nyata pemerintah daerah bersama kabupaten/kota, tenaga kesehatan, kader, serta partisipasi masyarakat yang terus bergerak memperbaiki kualitas tumbuh kembang anak-anak NTB,” ujarnya.
Menurutnya, penurunan stunting merupakan agenda prioritas yang menyangkut masa depan generasi NTB.
“Stunting adalah ancaman serius bagi kualitas SDM. Karena itu, Pemprov NTB bersama kabupaten/kota se-NTB tidak hanya fokus pada capaian, tetapi juga kesinambungan program agar kasus baru bisa dicegah sejak awal,” tegasnya.
Berdasarkan data laporan gizi pada aplikasi Sigizikesga Kementerian RI 2026, capaian stunting per kabupaten/kota di NTB Desember 2025 sebagai berikut: Lombok Barat 9,58 persen, Lombok Tengah 9,99 persen, Lombok Timur 22,39 persen, Sumbawa 10,70 persen, Dompu 12,61 persen, Bima 12,22 persen, Sumbawa Barat 7,1 persen, Lombok Utara 14,18 persen, Kota Mataram 6,57 persen, dan Kota Bima 9,49 persen.
Data tersebut menjadi dasar penting bagi Pemprov NTB untuk memastikan intervensi lebih terarah dan tepat sasaran, terutama pada daerah dengan angka yang masih relatif tinggi.
Selain capaian tahun 2025, hasil pemantauan Januari 2026 menunjukkan adanya 0,6 persen atau 1.890 kasus stunting baru. Rinciannya: Lombok Barat 479 kasus, Lombok Tengah 653 kasus, Lombok Timur 545 kasus, Sumbawa 79 kasus, Dompu nihil kasus baru, Bima 36 kasus, Sumbawa Barat 39 kasus, Lombok Utara 41 kasus, Kota Mataram 4 kasus, dan Kota Bima 14 kasus.
Gubernur Iqbal mengapresiasi daerah yang berhasil menekan kasus baru, sekaligus mendorong percepatan penguatan layanan di wilayah yang masih menunjukkan penambahan kasus.
“Penanganan stunting bukan pekerjaan musiman. Pencegahan harus dimulai dari hulu, mulai dari ibu hamil, pola asuh, gizi keluarga, hingga layanan kesehatan konsisten di Posyandu dan Puskesmas,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menekankan bahwa pencegahan stunting harus dimulai dari keluarga, dengan memastikan ibu hamil mendapat pemeriksaan rutin, pemberian ASI eksklusif, MPASI sesuai standar, rutin ke Posyandu, menjaga sanitasi, serta segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan bila ditemukan risiko gangguan tumbuh kembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat langkah strategis pada 2026 untuk menjaga tren penurunan sekaligus menekan kasus baru.
Sejumlah langkah utama yang akan dijalankan antara lain Aksi Bergizi di sekolah, penguatan surveilans gizi, pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu dan Puskesmas, edukasi PMBA, tatalaksana masalah gizi, koordinasi lintas sektor, monitoring Desa Berdaya, pembinaan gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga skrining keluarga melalui Pita LILA.
“Kami menekankan pentingnya intervensi berkelanjutan untuk kasus stunting baru, serta dukungan kabupaten/kota dalam pendampingan Survey SSGI 2026. Target kita jelas, menurunkan stunting secara terukur, konsisten, dan menyentuh keluarga sebagai pusat pencegahan,” pungkasnya. (SR)
