SUMBAWA BESAR, samawarea.com (9 Desember 2025) — Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jenjang SMA/SMK dan SLB di Kabupaten Sumbawa saat ini diliputi keresahan. Hal ini dipicu oleh terbitnya Surat Edaran Plt Sekda NTB, Lalu M. Faozal, Nomor 800.1.5.3/4852/BKD/2025 tertanggal 18 November 2025, yang memuat kebijakan pengembalian PPPK ke unit kerja pengangkatan awal.
Kebijakan tersebut memantik respons keras dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumbawa. Ketua PGRI Sumbawa, Drs. Ahmad Yani, MM, menyatakan pihaknya harus “pasang badan” dan bersuara lantang demi memperjuangkan nasib ratusan guru yang terdampak.
“Mengapa kami harus pasang badan? Karena surat edaran itu tidak melalui kajian mendalam, tidak melihat kondisi riil di lapangan, dan berpotensi menimbulkan masalah baru,” tegas Ahmad Yani dalam keterangan persnya, Selasa (9/12/2025).
Menurutnya, lebih dari 200 guru PPPK di Kabupaten Sumbawa yang diangkat pada 2021, 2022, dan 2023 selama ini telah mengajar sesuai beban kerja dan kebutuhan sekolah masing-masing. Mereka ditempatkan di sekolah terdekat dengan domisili, sehingga proses belajar mengajar berjalan efektif.
“Dengan adanya edaran ini, guru-guru jadi resah. Mereka merasa tidak nyaman menjalankan tugas karena harus kembali ke unit pengangkatan awal yang lokasinya bisa sangat jauh. Ini tentu berdampak pada psikologis guru dan kualitas pembelajaran,” jelasnya.
Ahmad Yani menilai bahwa kebijakan tersebut justru mengganggu stabilitas pembelajaran yang selama ini sudah berjalan baik.
Atas kondisi tersebut, PGRI Sumbawa meminta Gubernur NTB dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk segera meninjau ulang surat edaran tersebut.
“Kami meminta kebijakan ini ditinjau kembali. Ini bukan hanya soal penempatan, tapi menyangkut kesejahteraan, kenyamanan, dan profesionalitas guru. Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kajian, maka yang dirugikan bukan hanya guru, tetapi juga peserta didik,” ujarnya.
Ahmad Yani menegaskan bahwa PGRI Sumbawa akan tetap berdiri di garda terdepan untuk memperjuangkan hak dan kenyamanan kerja para guru PPPK di Kabupaten Sumbawa dan NTB secara umum. (SR)
