MATARAM, samawarea.com (11 Desember 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen memperkuat sistem pengawasan anggaran dan penerapan manajemen risiko sejak tahap perencanaan program. Hal itu disampaikan Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (11/12/2025).
“Risiko harus dihitung dari awal agar program bisa dimitigasi dan berjalan tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat manfaat,” tegasnya.
Menurut Gubernur Iqbal, selama ini banyak kebijakan daerah yang tidak berbasis analisis risiko sehingga berbagai persoalan baru ditemukan pada akhir pelaksanaan. Ia menekankan, tingginya alokasi anggaran dari pemerintah pusat harus diimbangi dengan perencanaan yang matang serta pengendalian risiko yang lebih terukur.l
Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks, terutama karena perubahan pola kebijakan nasional. Peran pemerintah daerah kini lebih banyak sebagai pelaksana program pusat.
“Dahulu banyak program diinisiasi daerah, sementara pusat memberi dukungan. Kini pemerintah pusat menentukan arah kebijakan dan program, dan daerah harus mengimplementasikannya secara tepat,” jelasnya.
Iqbal memaparkan sejumlah program strategis pusat yang akan digulirkan di NTB. Yaitu, Program MBG dengan nilai lebih dari Rp 5,7 triliun, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Kampung Nelayan Merah Putih senilai hampir Rp 300 miliar, lima proyek ketahanan pangan nasional pada 2026 dengan nilai mencapai Rp 2,1 triliun
Dengan besarnya program tersebut, ia menekankan pentingnya peran inspektorat sebagai pengawas internal dan pemberi jaminan kualitas atas pelaksanaan program di seluruh OPD.
“Kalau sudah digaransi inspektorat, maka inspektorat pula yang harus menjelaskan jika ada masalah. Ini membuat OPD bekerja lebih tenang dan terukur,” tambahnya.
Sementara itu, Inspektur NTB Budi Herman, SH., MH., menegaskan bahwa pengawasan merupakan fondasi penting dalam memastikan keberhasilan program strategis daerah.
“Pembinaan dan pengawasan menjaga kualitas tata kelola dan memastikan program strategis berjalan sesuai aturan dan sasaran,” ujarnya.
Ia memaparkan capaian kinerja Inspektorat NTB tahun 2025. Adalah, Audit: 89,74 persen, Review: 100 persen, Monitoring & Evaluasi: 83,33 persen, Asesmen: dilaksanakan di seluruh OPD, Tindak lanjut hasil pengawasan: 78,57 persen rata-rata di perangkat daerah, dan Kapabilitas APIP: NTB berhasil mempertahankan level 3
Budi Herman turut menyebutkan bahwa kualitas SPIP terus membaik, meskipun masih ada sejumlah catatan terkait kelengkapan dan akurasi dokumen sesuai standar nasional.
Inspektorat NTB telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk tahun mendatang, meliputi peningkatan kompetensi auditor, penerapan pengawasan berbasis risiko, penguatan kolaborasi dengan inspektorat kabupaten/kota, dan perbaikan berkelanjutan pada aspek perencanaan dan pengendalian program prioritas
“Penerapan pengawasan berbasis risiko wajib kita lakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola. Ini arah pembinaan pengawasan modern, dan NTB harus siap,” tegasnya.
Gubernur Iqbal menutup kegiatan dengan mengajak seluruh jajaran pengawasan dan OPD menjaga integritas, memastikan setiap program pusat maupun daerah berjalan efektif, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat NTB. (SR)
