MATARAM, samawarea.com (13 Oktober 2025) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat tata kelola data untuk mendukung pembangunan daerah yang akurat dan berdampak nyata. Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP (Umi Dinda), dalam kegiatan Lokakarya Diseminasi dan Pemetaan Kebutuhan Portal NTB Satu Data yang digelar di Kota Mataram, Senin (13/10/2025).
Dalam sambutannya, Umi Dinda menegaskan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus berlandaskan pada data yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Banyak program pemerintah bergantung pada keakuratan data. Kita tidak bisa bekerja hanya berdasarkan asumsi atau perkiraan. Kita butuh data pasti dan kredibel,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi capaian NTB yang telah masuk dalam 10 besar provinsi terbaik dalam pengelolaan satu data tingkat nasional. Namun, menurutnya capaian itu bukan alasan untuk berpuas diri.
“Ini capaian yang baik, tapi harus menjadi tantangan untuk terus berbenah. Kolaborasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami serta mengelola data harus terus ditingkatkan,” imbuh Wagub.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa data bukan sekadar angka, tapi merupakan refleksi nyata dari arah dan hasil pembangunan.
“Pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan publik, dan target-target pembangunan lainnya hanya bisa tercapai bila kita menggunakan data yang valid dan seragam antar perangkat daerah,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB, Yusron Hadi, S.T., M.UM, menyebut kegiatan lokakarya ini sebagai momentum penting dalam menyiapkan basis data pembangunan tahun 2026. Ia menekankan peran Dinas Kominfotik sebagai wali data, Bappeda sebagai koordinator forum, dan BPS sebagai pembina data.
“Meritokrasi dimulai dari bekerja berdasarkan data. Jika datanya akurat, maka kebijakan yang diambil juga akan objektif dan terukur,” ujar Yusron.
Sementara itu, Lead Program SKALA NTB, Lalu Anja Kusuma, menyatakan NTB berada di jalur yang tepat dalam pengelolaan satu data. Ia menyampaikan, peluncuran buku metadata pada September lalu merupakan langkah signifikan untuk memperkuat pemahaman lintas sektor terhadap data yang tersedia.
“Tantangan selanjutnya adalah memastikan data yang sudah dikumpulkan dimanfaatkan secara maksimal untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan,” katanya.
Lokakarya ini dihadiri oleh Kepala BPS NTB, perwakilan Bappeda, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Provinsi NTB, termasuk Dinas Pariwisata, Dinas Perkim, dan lainnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan data-driven governance pemerintahan yang berbasis pada data yang transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen terus mendorong penguatan tata kelola data sebagai pondasi utama pembangunan yang berkelanjutan. (SR)
