MATARAM, samawarea.com (10 September 2025) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja melalui ajang Paritrana Award 2025.
Dalam acara penghargaan tingkat provinsi yang digelar di Mataram, Rabu (10/9), Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya di seluruh NTB.
“Kita tidak pernah tahu kapan risiko kerja akan datang, tetapi kita bisa memastikan mereka terlindungi. Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan, keluarga tetap mendapatkan manfaat meski risiko terjadi,” ujar Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.
Lebih lanjut, Umi Dinda menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pelaku usaha dalam menjaga kesinambungan program perlindungan pekerja, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.
“Walaupun situasi efisiensi fiskal sedang ketat, komitmen pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dipungkiri. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang nyata-nyata telah memberikan kontribusi bagi perlindungan pekerja di NTB,” tambahnya.
Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, dalam sambutannya mengungkapkan masih besarnya tantangan dalam memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di wilayah NTB. Saat ini, tingkat kepesertaan baru mencapai 33,25 persen dari total pekerja.
“Artinya masih ada sekitar 1,2 juta pekerja di NTB yang belum terlindungi. Sebagian besar adalah pekerja informal yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan,” jelas Eko.
Meski demikian, manfaat program terus dirasakan oleh masyarakat. Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan manfaat kepada 25.208 kasus dengan nilai lebih dari Rp352 miliar di NTB. Selain itu, program beasiswa pendidikan juga telah diberikan kepada 700 anak pekerja, dengan total anggaran lebih dari Rp2,8 miliar.
“Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya soal santunan, tetapi juga menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak peserta agar keluarga tetap bisa melanjutkan hidup dengan baik,” tegas Eko.
Sebagai bentuk penghargaan, BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan reward kepada sejumlah pihak yang aktif mendukung perlindungan tenaga kerja, termasuk pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pelaku usaha dari berbagai sektor – mulai dari UMK, UM, hingga UB.
Acara Paritrana Award 2025 ini dihadiri oleh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai pelaku usaha di NTB. Momentum ini menjadi pengingat pentingnya komitmen bersama dalam memastikan pekerja, terutama di sektor informal, dapat hidup dan bekerja dengan lebih aman dan sejahtera. (SR)
