SUMBAWA BESAR, samawarea.com (28 September 2025) – Wakil Ketua I DPRD Sumbawa, H. Berlian Rayes, S.Ag., M.M.Inov, menyatakan prihatin atas rencana pemerintah pusat yang akan memotong 30 dana transfer ke daerah. Menurutnya, kebijakan pemotongan dana transfer daerah justru berpotensi mematikan semangat pembangunan yang selama ini sudah mulai menggeliat.
“Ini kebijakan yang sangat tidak berpihak kepada daerah. Kami di DPRD sangat prihatin, karena sebagian besar pembangunan daerah dibiayai dari dana transfer pusat. Kalau ini dipotong 30 persen, dampaknya akan sangat besar, tidak hanya terhadap infrastruktur, tapi juga layanan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan,” tegas Berlian Rayes.
Selain itu, sambung Berlian, berdampak pada perekonomian di daerah, karena pasti perputaran uang di daerah akan berkurang.
Harusnya pemerintah pusat meningkatkan dana transfer ke daerah, bukan justru memotongnya. Pasalnya di daerah itulah sumber daya alam yang dikeruk dan uangnya dibawa ke pusat, yang sepatutnya dikembalikan lagi ke daerah.
Politisi Golkar ini mendukung langkah Bupati Sumbawa bersama kepala daerah lainnya untuk melakukan lobi ke pemerintah pusat, termasuk bertemu langsung dengan Presiden.
“Bahkan kami dari Dewan Pengurus Nasional Adkasi (Asosiasi DPRD kabupaten seluruh indonesia) menyampaikan keberatan ini pada pertemuan di Jakarta beberapa waktu yang lalu,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Sumbawa, Zulfikar Demitry, S.H., M.H., juga menyampaikan hal senada. Ia menilai bahwa rencana pemotongan ini harus dikaji ulang secara serius, karena bertentangan dengan semangat pembangunan nasional yang merata.
“Kami mendorong pemerintah pusat agar mempertimbangkan kondisi riil daerah. Jangan sampai daerah hanya dibebani tugas dan target, tapi tidak diberi dukungan anggaran yang memadai. Ini sangat tidak adil,” ujar Politisi NasDem ini.
Zulfikar juga mengingatkan bahwa DPRD akan terus mengawal persoalan ini dan siap mendampingi langkah eksekutif untuk memperjuangkan hak fiskal daerah.
“Pembangunan adalah tanggung jawab bersama. Maka, sinergi antara pusat dan daerah harus dijaga. Jika pusat mengabaikan suara daerah, maka ini bisa menjadi preseden buruk dalam hubungan keuangan pusat-daerah ke depan,” tandasnya.
Dengan adanya ancaman pemotongan ini, lanjutnya, Pemkab Sumbawa dan DPRD kini bersatu untuk menyuarakan aspirasi daerah, berharap pemerintah pusat bisa lebih arif dalam mengambil kebijakan fiskal yang berdampak luas bagi masyarakat.
Sebelumnya Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa menghadapi ancaman serius terhadap kelangsungan pembangunan daerah menyusul rencana pemerintah pusat memotong dana transfer ke daerah sebesar 30 persen. Jika kebijakan ini direalisasikan, pembangunan di Kabupaten Sumbawa dipastikan akan lumpuh.
Ia menyebut, sebagian besar pembangunan daerah masih sangat tergantung pada dana transfer pusat. Tanpa dana tersebut, pemerintah daerah hanya bisa menjalankan rutinitas pemerintahan tanpa pembangunan.
Untuk menyikapi kondisi ini, Bupati bersama kepala daerah lainnya akan segera ke Jakarta dan berencana menghadap Presiden Prabowo Subianto guna menyuarakan aspirasi dan meminta agar kebijakan ini ditinjau ulang. (SR)
